Banner Iklan
Berita

Program PRONA di Tirtoyudo Diduga Jadi Ladang Pungli, Publik Desak Aparat Bertindak*

236
×

Program PRONA di Tirtoyudo Diduga Jadi Ladang Pungli, Publik Desak Aparat Bertindak*

Sebarkan artikel ini

Malang, Suara Keadilanews.id — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PRONA/REDIS) di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kini menuai sorotan. Alih-alih menjadi solusi murah dan cepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh sertifikat tanah, program nasional ini justru diduga kuat dijadikan ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum desa.

Investigasi tim menemukan bahwa warga di empat desa — Tlogosari, Sukorejo, Ampelgading, dan Gadungsari — diminta menyetor biaya antara Rp600.000 hingga Rp2.000.000 per bidang tanah, tanpa kuitansi resmi. Seorang kepala desa bahkan mengakui adanya tarikan Rp600.000, namun berdalih bahwa nominal tersebut merupakan kesepakatan antara panitia PRONA dan warga. Dalih ini langsung menimbulkan tanda tanya, sebab sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri: ATR/BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT, biaya PRONA di Jawa dan Bali ditetapkan maksimal Rp150.000. Artinya, pungutan yang terjadi jelas melampaui aturan resmi hingga hampir sepuluh kali lipat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nurcahyo, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti. “Akan kami konfirmasikan ke kades terkait hal tersebut,” ujarnya, Jumat (05/03/2026). Namun, sikap Camat Tirtoyudo, Nita, justru menimbulkan tanda tanya besar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari pihak kecamatan. Jawaban singkat Camat Nita melalui pesan WhatsApp yang menyebut “masih mau konfirmasi ke desa dulu” memicu spekulasi miring di tengah masyarakat.

Kondisi ini membuat warga resah. Program prioritas Presiden yang seharusnya meringankan beban rakyat kecil justru dicoreng praktik pungli. Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Malang agar kasus ini tidak berlarut-larut. Harapan besar disematkan agar program nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak dikotori oleh kepentingan segelintir pihak. Bersambung…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *