BATU, SuaraKeadilanNews.id – Dugaan praktik jual beli lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Batu memantik reaksi keras dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.
Didik menyoroti keberadaan lapak-lapak baru yang kian menjamur di atas Fasilitas Umum (Fasum). Ia mempertanyakan dasar hukum pembangunan lapak di area publik tersebut.
“Kalau fasum itu dibangun untuk tempat berjualan, apakah sudah ada izinnya? Pertanyaannya, fasilitas umum itu kok bisa dibangun atas dasar apa? Apakah boleh dipergunakan untuk berjualan dengan mengeruk keuntungan pribadi?” ujar Didik kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).
Soroti Legalitas dan Perda
Politisi Golkar ini mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk transparan soal regulasi. Menurutnya, dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Diskumdag, hingga Satpol PP harus memberikan klarifikasi terkait legalitas pembangunan lapak tersebut.
“Kalau sudah jelas itu melanggar hukum, dinas terkait harus klarifikasi agar tidak berlarut-larut. Itu fasilitas umum, kok terkesan sengaja dibiarkan tidak ada penindakan?” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan penataan kota sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).
Dukung Polres Batu Sikat Oknum
Terkait adanya laporan korban yang dijanjikan lapak namun berakhir merugi, Didik menyatakan dukungan penuh kepada Polres Batu yang kini tengah melakukan penyelidikan.
“Perkara ini kan sudah ditangani Polres Batu, kami sebagai wakil rakyat mendukung penuh. Laporan korban sudah diterima, kita dukung kepolisian mengusut tuntas agar tahu siapa yang bertanggung jawab,” kata Didik.
Informasi yang dihimpun, muncul dugaan penarikan sejumlah uang oleh oknum ketua paguyuban kepada pedagang yang ingin berjualan di area Alun-alun.
“Infonya ada yang jadi korban, dijanjikan lapak tapi tidak terwujud. Kalau mau berjualan harus membayar, ini jelas melanggar hukum,” imbuhnya.
Siap Tampung Aspirasi Korban
Didik juga menegaskan pihak DPRD Kota Batu terbuka bagi para pedagang yang ingin mengadukan nasibnya. Ia mempertanyakan apakah para pedagang mengantongi Surat Keterangan (SK) resmi dari pemerintah atau sekadar klaim sepihak.
“Kami siap menampung aspirasi. Perlu ditelusuri apakah transaksi jual beli lapak ini melibatkan pihak tertentu yang merasa bertanggung jawab atas lahan itu atau tidak,” pungkasnya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkot Batu terkait status perizinan dan legalitas lapak-lapak yang berdiri di kawasan Alun-alun tersebut. (Ach)












