Banner Iklan

INTIMIDASI KADES TARMUJI TERHADAP WARTAWAN BONONG LANGGAR KODE ETIK JURNALISTIK DAN UU PERS PASAL 18

120
×

INTIMIDASI KADES TARMUJI TERHADAP WARTAWAN BONONG LANGGAR KODE ETIK JURNALISTIK DAN UU PERS PASAL 18

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara keadilannews.id – Suara keadilannews.id mencatat dugaan pelanggaran kemerdekaan pers di Kabupaten Malang. Oknum Kepala Desa Tarmuji diduga menghalangi kerja jurnalistik dengan mendatangi kediaman Ahmad alias Bonong, wartawan menaratoday.com, Kamis 11 Juni 2026 pukul 20.30 WIB.

Tindakan arogansi pejabat desa ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan hak masyarakat atas informasi, sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

*1. KRONOLOGI PERISTIWA: DARI PEMBERITAAN SESUAI KODE ETIK KE TINDAKAN INTIMIDASI*
Perseteruan berawal dari pemberitaan menaratoday.com, Sabtu 9 Mei 2026. Berita memuat tuntutan warga kepada aparat kepolisian agar menjatuhkan hukuman berat terhadap terduga pelaku tindak asusila anak asal Segaran, Gedangan.

Berdasarkan Laporan Polisi yang dihimpun, perbuatan tersebut terjadi di Losmen Gerbang Biru, Talanggagung, Kepanjen, Kabupaten Malang. Losmen itu diketahui milik Kades Tarmuji.

Penyebutan nama dan alamat TKP telah sesuai Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dan Pasal 4. Setiap berita wajib berdasar fakta dan data yang dapat diuji kebenarannya. Sumber informasi adalah LP Polisi, dokumen resmi yang terbuka untuk publik.

Seharusnya Kades menempuh Hak Jawab Pasal 5 UU Pers. Namun yang dipilih justru intimidasi.

*2. PERNYATAAN KORBAN: AROGANSi KEKUASAAN DI AKAR RUMPUT*
Ahmad alias Bonong menyayangkan tindakan Kades Tarmuji.
“Tugas wartawan diintimidasi oknum kepala desa tentunya melanggar kode etik jurnalistik. Pemberitaan sudah sesuai kode etik tapi kok ada yang kebakaran jenggot,” tegas Bonong.

Menurut Bonong, reaksi berlebihan muncul karena fakta menyentuh kepentingan pribadi Kades Tarmuji sebagai pemilik usaha. Reaksi itu membuktikan pemberitaan menyentuh kebenaran.

*3. BUKTI INTIMIDASI: REKAMAN SUARA “JANGAN SENTUH LOSMEN GERBANG BIRU”*
Alih-alih Hak Jawab, Kades Tarmuji mendatangi rumah Bonong. Rekaman audio 11 Juni 2026 merekam kalimat bernada ancaman:

“Jangan membuat menyebar sing gak genah, nggonanku ojo diutik-utik. Jangan menyebar berita terkait usaha saya, jangan disentuh Losmen Gerbang Biru.”

Ucapan itu memenuhi unsur “menghalangi dan menghambat kerja jurnalistik” Pasal 18 ayat 1 UU Pers. Bunyi pasal: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.”

Pasal 4 ayat 2 dan 3 menjamin kemerdekaan pers dari sensor, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

*4. DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM ASN: PELANGGARAN BERANTAI*
Saat intimidasi, Kades Tarmuji terekam menelepon S, diduga Solikin, staf kecamatan. Bonong menduga Solikin memberikan informasi alamat kediamannya.

Apabila terbukti, tindakan Solikin melanggar netralitas ASN sesuai PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. ASN dilarang terlibat tindakan yang merugikan pihak lain.

Pelibatan ASN menciptakan preseden buruk. Ini bukan sengketa pemberitaan, tapi penyalahgunaan wewenang.

*5. LANGKAH HUKUM KORBAN DAN DESAKAN REDAKSI*
Bonong menyatakan perlawanan hukum. “Terkait intimidasi ini, saya akan melakukan upaya hukum terhadap oknum Kades yang bersangkutan,” ujarnya.

Suara keadilannews.id mengecam keras dan mendukung penuh proses hukum Bonong dan menaratoday.com.

*PERLU DIKETAHUI PUBLIK:*
1. *Asas Keadilan Hukum*: UU Pers sediakan Hak Jawab. Mengabaikan dan memilih intimidasi adalah melawan hukum. Harus diproses APH tanpa kompromi.
2. *Asas Keadilan Publik*: Publik berhak tau fakta dari LP Polisi. Menghalangi publikasi sama dengan melanggar hak konstitusional Pasal 28F UUD 1945.
3. *Asas Keadilan Institusi*: Pejabat desa wajib tunduk hukum dan etika jabatan. Arogansi di akar rumput merusak demokrasi.

Intimidasi terhadap satu jurnalis adalah serangan terhadap seluruh pilar demokrasi.
Kemerdekaan pers bukan milik wartawan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia.
_Hr –

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *