Banner Iklan

DISPENDIK KABUPATEN MALANG GELAR DOR 2026, TEKANKAN INTEGRITAS ASN DAN KEPATUHAN ATURAN KEPEGAWAIAN

59
×

DISPENDIK KABUPATEN MALANG GELAR DOR 2026, TEKANKAN INTEGRITAS ASN DAN KEPATUHAN ATURAN KEPEGAWAIAN

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara keadilannews.id– Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menggelar kegiatan Dispendik On The Road DOR 2026 di Aula Panji Dinas Pendidikan, Kepanjen, Selasa 10 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memperkuat tata kelola satuan pendidikan secara profesional dan akuntabel.

Acara diikuti penilik, pengawas, kepala sekolah SD hingga SMP Negeri/Satu Atap, serta operator BOS dari Kecamatan Kepanjen, Ngajum, dan Gedangan. Pembahasan difokuskan pada penguatan disiplin Aparatur Sipil Negara ASN dan tata kelola Dana BOSP.

*Penekanan Integritas dan Kepatuhan Aturan*
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, S.H., M.AP., menyampaikan integritas sebagai pilar utama pelayanan pendidikan. Integritas diartikan sebagai keselarasan nilai dengan ucapan dan tindakan, meliputi kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan keadilan.

“ASN yang berintegritas akan menyampaikan data dan informasi sesuai fakta, serta menunjukkan konsistensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas,” jelas Rosyta.

Pada kesempatan tersebut, Rosyta juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian, khususnya terkait perkawinan dan perceraian ASN. Mengacu Surat Edaran Bupati Malang Nomor 800/10005/35.07.405/2023, setiap ASN wajib memperoleh izin resmi sebelum melangsungkan pernikahan atau perceraian.

Rosyta menjelaskan, keterlambatan melaporkan perubahan status perkawinan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan dapat menimbulkan ketidaksesuaian data tunjangan keluarga. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebagai contoh, terdapat ASN yang saat memasuki masa pensiun harus mengembalikan tunjangan dalam jumlah signifikan karena belum melaporkan perubahan status perkawinan secara administratif tepat waktu.

Rosyta juga menegaskan tanggung jawab atasan langsung dalam pengawasan. Atasan yang tidak meneruskan permohonan izin atau pemberitahuan perceraian sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Batas Usia Pensiun Berlaku untuk Semua Tenaga
Dalam sesi diskusi, salah satu pertanyaan peserta menyangkut status Tenaga Kependidikan PTT, khususnya petugas kebersihan dan penjaga malam sekolah yang telah melewati Batas Usia Pensiun BUP.

Menanggapi hal tersebut, Rosyta menyampaikan bahwa ketentuan BUP berlaku mengikat bagi seluruh pegawai di lembaga negeri, baik PNS, PPPK, maupun tenaga kontrak non-ASN.

“Karena berada di bawah lembaga negeri, maka seluruh aturan kepegawaian wajib mengikuti ketentuan Batas Usia Pensiun yang berlaku. Penggunaan anggaran negara atau dana BOS untuk pegawai yang telah melewati usia pensiun berpotensi menjadi temuan pemeriksaan,” ujar Rosyta.

Harapan Tertib Administrasi
Melalui kegiatan DOR 2026 yang berlangsung interaktif ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh pemangku kebijakan di satuan pendidikan dapat lebih cermat dan tertib administrasi. Kepatuhan terhadap regulasi diharapkan dapat mencegah kesalahan administratif maupun temuan penyalahgunaan anggaran.

(HR/Hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *