Banner Iklan
Hukum

YLBH LP-KPK Desak Klarifikasi Kades Bambang: Penebangan 3 Pohon Sengon di Bahu Jalan Kabupaten Diduga Langgar UU Jalan

111
×

YLBH LP-KPK Desak Klarifikasi Kades Bambang: Penebangan 3 Pohon Sengon di Bahu Jalan Kabupaten Diduga Langgar UU Jalan

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Ketua YLBH LP-KPK Kabupaten Malang, Panto Syaiful Rohman, S.H., mendesak klarifikasi resmi Kepala Desa Bambang, Sugiarto, terkait pemotongan 3 pohon Sengon berdiameter besar di bahu jalan kabupaten Desa Bambang, Kecamatan Wajak.

 

Penebangan dan penjualan kayu kepada H Aslimin dilakukan tanpa izin Dinas Perizinan Kabupaten Malang, selaku pengelola aset ruang manfaat jalan.

 

“Ruang manfaat jalan adalah aset negara. Siapa pun yang menebang dan menjual tanpa izin pengelola jalan, tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara hukum,” tegas Syaiful kepada SuaraKeadilanNews.id, Selasa, 16 Juni 2026.

 

*Aduan ke Polsek Wajak: Respons Tidak Prosedural*

Syaiful menyebut pihaknya telah menyampaikan aduan awal ke Polsek Wajak. Namun, aparat justru meminta konfirmasi kepemilikan terlebih dahulu.

 

“Padahal status bahu jalan sebagai bagian ruang manfaat jalan sudah jelas diatur UU No. 2 Tahun 2022. Tidak perlu menunggu pengakuan pihak tertentu untuk menyatakan itu aset negara,” ujarnya.

 

*Pengakuan Kades: Pohon Tanaman Warga, Hasil untuk Kegiatan Desa*

Dalam klarifikasinya kepada SuaraKeadilanNews.id, Kades Sugiarto mengakui pemotongan dilakukan sepihak.

 

“Pada Suara Keadilan kades mengatakan itu yang menanam pohon Sengon masyarakat dan kami potong untuk kepentingan kegiatan desa,” pungkasnya.

 

Kades juga berdalih kayu dalam kondisi kropos. Dana hasil penjualan digunakan untuk jamuan pejabat yang akan berkunjung ke desa.

 

“Kayu itu sudah kropos. Uangnya digunakan untuk menyambut tamu. Karena ada pejabat mau datang, masak saya tidak menyediakan suguhan,” ucap Kades Sugiarto.

 

*Pembeli Mengalihkan Tanggung Jawab*

H Aslimin, pembeli kayu, menyatakan transaksi dilakukan melalui Kades Bambang dan menolak berkomentar lebih lanjut.

 

“Maaf saya cuma membeli kayu tersebut dan mekanismenya melalui Kepala Desa Bambang, Sugiarto. Coba Pean hubungi dia saja,” katanya.

 

*Catatan Hukum: Unsur Tipikor Jika Tanpa Izin*

UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan menegaskan, bahu jalan termasuk ruang manfaat jalan yang merupakan aset negara. Setiap pemanfaatan, termasuk penebangan pohon, wajib mendapat izin tertulis dari Dinas Perizinan Kabupaten Malang.

 

Jika terbukti dilakukan tanpa izin, tindakan tersebut berpotensi masuk unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan “untuk kepentingan desa” tidak serta-merta menghapus potensi kerugian keuangan negara.

 

*Tuntutan YLBH LP-KPK*

YLBH LP-KPK meminta Inspektorat dan Dinas Perizinan Kabupaten Malang segera melakukan audit dan verifikasi lapangan. Jika terbukti melanggar, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

 

Hingga berita ini diterbitkan, SuaraKeadilanNews.id belum menerima salinan berita acara musyawarah desa maupun dokumen izin penebangan dari Kades Bambang. Tim media Suara keadilannews.id akan melakukan konfirmasi ke dinas perizinan kabupaten Malang. (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *