MALANG, SuaraKeadilanNews.id – YLBH LP-KPK Kabupaten Malang angkat bicara terkait pemotongan 3 pohon Sengon berdiameter besar di bahu jalan kabupaten Desa Bambang, Kecamatan Wajak. Ketua YLBH LP-KPK Panto Syaiful Rohman, S.H., mendesak klarifikasi resmi Kepala Desa Bambang, Sugiarto, atas tindakan yang diduga melanggar aturan.
Penebangan dan penjualan kayu kepada H Aslimin dilakukan tanpa mengantongi izin dari Dinas Perizinan Kabupaten Malang. Padahal, Dinas Perizinan merupakan instansi yang berwenang mengelola aset ruang manfaat jalan di wilayah tersebut.
*Klarifikasi Terlambat Setelah Viral*
Hingga berita ini diterbitkan, Suara keadilannews id belum menerima salinan berita acara musyawarah desa maupun dokumen izin penebangan dari pihak Desa Bambang.
Fakta baru terungkap setelah pemberitaan mencuat dan viral di media. Kades Sugiarto baru kemudian membuat surat berita acara dan menyerahkannya langsung ke Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.
“Baru ketahuan kok langsung bikin surat berita acara. Kok enak betul,” kritik Syaiful kepada suara keadilannews.id, Kamis, 18;Juni 2026.
Langkah ini dinilai janggal oleh YLBH LP-KPK. Pasalnya, saat tim investigasi lembaga tersebut turun ke lokasi dan melakukan konfirmasi, dokumen berita acara belum ada.
“Saya selaku Ketua YLBH LP-KPK akan tindak lanjuti ke PU Bina Marga Kabupaten Malang. Apa benar Kades menyerahkan berita acara, padahal waktu tim investigasi YLBH LP-KPK ke lokasi dan konfirmasi, tidak ada berita acara,” tegas Syaiful.
*Status Bahu Jalan adalah Aset Negara*
Syaiful menegaskan, status bahu jalan sebagai bagian dari ruang manfaat jalan sudah jelas diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan termasuk penebangan pohon wajib mendapat izin tertulis dari pengelola jalan.
“Ruang manfaat jalan adalah aset negara. Siapa pun yang menebang dan menjual tanpa izin pengelola jalan, tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara hukum,” ujarnya.
YLBH LP-KPK juga menyoroti respons awal Polsek Wajak saat aduan disampaikan. Aparat justru meminta konfirmasi kepemilikan pohon terlebih dahulu.
“Padahal tidak perlu menunggu pengakuan pihak tertentu untuk menyatakan itu aset negara. Statusnya sudah jelas,” ucapnya.
*Pengakuan Kades dan Pembeli*
Dalam klarifikasi kepada media, Kades Sugiarto mengakui pemotongan dilakukan sepihak. Ia berdalih pohon Sengon tersebut merupakan tanaman warga dan hasilnya digunakan untuk kegiatan desa.
“Pada suara keadilan kades mengatakan itu yang menanam pohon Sengon masyarakat dan kami potong untuk kepentingan kegiatan desa. Kayu itu sudah kropos. Uangnya digunakan untuk menyambut tamu. Karena ada pejabat mau datang, masak saya tidak menyediakan suguhan,” ucap Kades Sugiarto.
Sementara itu, H Aslimin selaku pembeli kayu memilih bungkam. Ia mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Kades Bambang.
“Maaf saya cuma membeli kayu tersebut dan mekanismenya melalui Kepala Desa Bambang, Sugiarto. Coba Pean hubungi dia saja,” katanya singkat.
*Berpotensi Masuk Unsur Tipikor*
Dari sisi hukum, tindakan penebangan tanpa izin berpotensi masuk unsur penyalahgunaan wewenang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Alasan “untuk kepentingan desa” atau “kayu sudah kropos” tidak serta-merta menghapus potensi kerugian keuangan negara. Terlebih, dana hasil penjualan digunakan untuk jamuan pejabat.
YLBH LP-KPK meminta Inspektorat dan Dinas Perizinan Kabupaten Malang segera melakukan audit dan verifikasi lapangan. Jika terbukti melanggar, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
(HR/Ach)
BERSAMBUNG…












