Banner Iklan
Hukum

Fasilitas Publik Jadi Bancakan Oknum: Warga Sumberpetung Menjerit, Camat hingga Inspektorat Pilih “Tutup Mata”

71
×

Fasilitas Publik Jadi Bancakan Oknum: Warga Sumberpetung Menjerit, Camat hingga Inspektorat Pilih “Tutup Mata”

Sebarkan artikel ini

MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan komersialisasi lahan fasilitas publik dalam gelaran Festival Karnaval Sound Horeg di Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, kian menggelinding bak bola panas.
Masyarakat kini mulai lantang mempertanyakan asas transparansi dan ke mana mengalirnya dana segar yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah tersebut.

Ironisnya, di tengah kegaduhan dan tuntutan keadilan dari warga, jajaran pemangku kebijakan justru mempertontonkan aksi “gerakan tutup mulut”. Sikap apatis dan tidak transparan ini tak pelak memicu kecurigaan publik bahwa ada kongkalikong atau sesuatu yang tidak beres di balik layar festival penggetar kaca tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Suara Keadilan News di lapangan, para pengunjung karnaval dipatok tarif parkir mencekik hingga Rp15.000 per kendaraan tanpa disertai karcis resmi alias bodong. Tak hanya itu, aroma permainan berlanjut pada dugaan jual beli lahan parkir dan lapak pedagang dengan nominal variatif yang terbilang fantastis.

“Kami hanya ingin keterbukaan. Ini uangnya lari ke mana? Apalagi kabarnya sebagian petugas parkir itu bukan warga asli sini (Sumberpetung). Malah kemarin sempat ada cekcok mulut antara warga dengan pihak panitia,” cetus salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan kepada awak media.

Kondisi carut-marut ini dinilai sangat merugikan masyarakat Desa Sumberpetung dan rentan memicu konflik horizontal jika terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas. Namun sayangnya, Aparat Penegak Hukum (APH) yang dikabarkan sudah mengendus persoalan ini, hingga kini belum menunjukkan taringnya alias belum memberikan perkembangan tindak lanjut yang berarti demi menegakkan supremasi hukum.

Bungkamnya Para Pejabat Publik Jadi Misteri: Ada Apa dengan Penegakan Hukum?

Indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan semakin menguat tatkala tim berusaha melakukan konfirmasi kepada para pejabat terkait. Camat Kalipare, Heru; Kepala DPMD Kabupaten Malang, Nur Cahyo; hingga Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Agus, secara kompak memilih jurus bungkam dan menghindari kejaran wartawan.

Sikap dingin dan tidak kooperatif dari para pejabat publik yang digaji dari uang rakyat ini tentu memantik tanda tanya besar di benak masyarakat: Ada apa dan kenapa? Mengapa mereka seolah alergi memberikan klarifikasi? Bahkan APH (Aparat Penegak Hukum) khususnya Polsek Kalipare terkesan tutup mata mengenai permasalahan yang diduga kuat menabrak aturan hukum ini?

Masyarakat berharap pihak Satgas Saber Pungli Kabupaten Malang dan kepolisian tidak tinggal diam melihat adanya dugaan eksploitasi fasilitas publik demi keuntungan segelintir oknum. Hingga berita ini ditayangkan, jajaran pejabat dan pihak-pihak terkait di atas belum memberikan tanggapan ataupun keterangan resmi sepatah kata pun.

  • Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), redaksi suarakeadilannews.id akan terus mengawal kasus ini secara objektif, tajam, dan berimbang, serta tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menggunakan hak jawab maupun hak klarifikasi. (Ach/Tim)
    BERSAMBUNG…

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *