Banner Iklan
Hukum

Dikonfirmasi Dugaan Penjualan LKS, Kepsek SDN 6 Sumberpetung Blokir WA Wartawan, Ada Apa?

167
×

Dikonfirmasi Dugaan Penjualan LKS, Kepsek SDN 6 Sumberpetung Blokir WA Wartawan, Ada Apa?

Sebarkan artikel ini

MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID – Sikap tidak kooperatif dan terkesan menghindari kejaran jurnalis ditunjukkan oleh Lifa, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 6 Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan terkait mencuatnya isu dugaan komersialisasi atau penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di lingkungan sekolah, oknum Kepsek tersebut justru memilih memblokir nomor WhatsApp (WA) wartawan yang hendak melakukan konfirmasi lanjutan.

 

Tindakan menutup diri dari akses informasi ini tentu memicu tanda tanya besar di kalangan publik dan rekan-rekan media. Ada apa dan kenapa dengan Kepsek SDN 6 Sumberpetung? Apakah pemblokiran kontak tersebut merupakan bentuk kepanikan atau ada hal mendasar yang sengaja disembunyikan dari publik?

 

Kasus ini bermula dari ramainya sorotan masyarakat mengenai dugaan praktik jual-beli LKS di SDN 6 Sumberpetung Kalipare. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak sekolah berdalih bahwa pengadaan LKS tersebut murni merupakan “kehendak dari wali murid”. Namun, dalih tersebut dinilai janggal mengingat aturan kementerian pendidikan secara tegas melarang adanya pungutan atau penjualan buku/LKS di lingkungan sekolah negeri.

 

Guna keberimbangan berita, wartawan suarakeadilannews.id mencoba menghubungi Kepala Sekolah SDN 6 Sumberpetung melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta klarifikasi resmi. Bukannya mendapatkan jawaban yang profesional sebagai pejabat publik yang memimpin instansi pendidikan, nomor kontak jurnalis yang bersangkutan justru langsung diblokir.

 

Sikap defensif ini sangat disayangkan dan dinilai mencederai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana jurnalis memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan, kritik, serta koreksi sosial demi kepentingan publik.

 

Netizen TikTok Mulai Angkat Bicara: “Kemahalan dan Tidak Transparan!”

Mencuatnya isu jual-beli LKS ini ke publik rupanya memicu reaksi keras dari netizen di media sosial, khususnya setelah unggahan video terkait kasus ini viral di platform TikTok. Kolom komentar langsung dibanjiri kritik pedas dari masyarakat dan wali murid yang merasa keberatan.

 

Berikut beberapa komentar menohok dari akun TikTok netizen yang berhasil dirangkum redaksi:

Akun @bolopaing:

“Seng ngarai rame iku kakean batine gurune iku, tko pengepul lks SD iku hargae per buku paling mahal 5000 lapo di dol nang murit e 10000 munggah, njupuk o bati per buku 1000 iku lo ws oleh akeh.”

(Yang bikin ramai itu karena gurunya ambil untung kebanyakan. Dari pengepul LKS SD itu harga per buku paling mahal Rp5.000, kenapa dijual ke murid Rp10.000 ke atas? Ambil untung Rp1.000 per buku saja itu sebenarnya sudah dapat banyak).

Akun @Sekha Jameellaa:

“Iya ne saya jga kaget kmarin kok yg bikin gurunya mencoba cari penerbit ga ketemu harapanya bisa buat belajar tp meski sdah masuk dr kemarin lks pun jga blum lengkap d bagi ,, baru nyadar stelah ada vt ini.”

Akun @demite kali:

“Di semua SD sumber petung LKS BELI.”

 

Komentar-komentar di atas menjadi bukti nyata keresahan wali murid di lapangan. Selain masalah harga yang dinilai sengaja dimark-up demi meraup keuntungan pribadi kelompok tertentu, ketidaklengkapan distribusi buku yang telat dibagikan juga menambah daftar panjang kekecewaan wali murid. Bahkan, netizen mensinyalir praktik serupa terjadi merata di wilayah tersebut.

 

Menanti Ketegasan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SDN 6 Sumberpetung masih belum dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tindakan pemblokiran WhatsApp wartawan maupun carut-marut dugaan penjualan LKS ini.

 

Publik kini mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan instansi pengawas terkait untuk segera turun tangan memeriksa kejanggalan di SDN 6 Sumberpetung Kalipare. Transparansi tata kelola anggaran sekolah dan perlindungan hak-hak wali murid harus diprioritaskan agar marwah dunia pendidikan tidak dikotori oleh praktik-praktik dugaan pungli berkedok “kesepakatan wali murid”. (Ach/Hr)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *