MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Isu tak sedap kembali menerpa institusi Kepolisian di wilayah hukum Kota Malang. Oknum anggota Reskrim Polsek Kedungkandang diduga kuat melakukan praktik “tangkap lepas” terhadap dua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan meminta imbalan sejumlah uang tebusan.
Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun tim redaksi suarakeadilannews.id, dugaan penangkapan tersebut terjadi pada Rabu malam (29/7/2026). Jajaran Reskrim Polsek Kedungkandang mengamankan dua orang warga, yakni IDP (warga Sukun Sidomulyo) dan K (warga Jl. S. Supriyadi Gg. 2 / Kampung Baru).
Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 gram. Namun, alih-alih dilanjutkan ke proses hukum yang transparan, kedua terduga pelaku dikabarkan dipulangkan/dilepaskan pada hari yang sama setelah diduga menyetorkan sejumlah uang.
Oknum anggota kepolisian di Polsek Kedungkandang diduga meminta uang tebusan masing-masing sebesar Rp5.000.000,- sehingga total tebusan mencapai Rp10.000.000,- agar status hukum keduanya tidak dilanjutkan.
Menurut pengakuan pihak keluarga, mereka sempat dimintai uang sebesar Rp 5 juta per orang dengan total Rp 10 juta untuk dua orang yang tertangkap sebagai syarat “uang tebusan” agar kasus tidak berlanjut atau korban bisa dibebaskan.
“Panik sekali, mas. Awalnya diminta uang sampai puluhan juta, tapi setelah tawar-menawar akhirnya disepakati sekitar Rp 5 jutaan per orang. Katanya untuk mengurus di Polsek (Kedungkandang). Dua orang yang diamankan Polisi dan Barang-Buktinya 1 Gram,” ujar salah satu perwakilan keluarga korban saat ditemui di kediamannya, Senin (3/8/2026) petang.
Pihak keluarga mengaku terpaksa menyerahkan sejumlah uang tersebut karena merasa tertekan dan tidak memahami prosedur hukum yang berlaku. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai status legalitas transaksi uang tersebut maupun kepastian hukum bagi para terduga pelaku.
Praktik meminta uang tebusan atau janji penangguhan penahanan dengan imbalan uang merupakan tindakan ilegal yang berpotensi melanggar Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait suap dan pungli.
Secara aturan teknis kepolisian, penangguhan penahanan memang diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Namun, proses penangguhan tersebut sama sekali tidak dipungut biaya rupiah pun alias GRATIS. Pengajuan penangguhan hanya membutuhkan jaminan barang atau jaminan orang (keluarga/penasihat hukum), bukan penyerahan uang tunai kepada oknum atau perantara.
Guna menjaga asas keberimbangan berita sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, suarakeadilannews.id, mengirimkan surat konfirmasi dan klarifikasi tertulis resmi kepada Kapolsek Kedungkandang pada Senin (3/8/2026).
Redaksi mempertanyakan kepastian hukum penangkapan kedua warga tersebut, status barang bukti 1 gram sabu, serta kebenaran dugaan adanya transaksi uang tebusan puluhan juta rupiah yang melibatkan oknum anggota.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui pesan singkat terkait dugaan penanganan perkara dan informasi kasus yang menyangkut anggotanya, pihak Kepolisian memberikan respons awal.
Dalam tanggapannya via pesan WhatsApp, AKP M. Roichan (Kapolsek Kedungkandang) menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengecekan internal terkait informasi yang disampaikan.
“Bentar sam aku msh cek sppg onok kunjungan, nanti kanit sing konfirmasi ke pean. Sdh tak kasih nomere pean sam,” ujar AKP M. Roichan dalam pesan singkatnya kepada wartawan.
Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi suarakeadilannews.id masih menunggu keterangan resmi lebih detail dari Kanit Reskrim Polsek Kedungkandang maupun tindak lanjut dari Seksi Propam Polresta Malang Kota untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota tersebut.
Redaksi suarakeadilannews.id berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas demi terciptanya penegakan hukum yang adil, bersih, dan transparan di Kota Malang. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…












