Banner Iklan
Hukum

Warga Malang Terancam Kehilangan Rumah Buntut Pinjaman Koperasi, Legalitas KSU Pena Mitra Dipertanyakan

116
×

Warga Malang Terancam Kehilangan Rumah Buntut Pinjaman Koperasi, Legalitas KSU Pena Mitra Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Seorang warga Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Sumariyanto, kini dibayangi kecemasan mendalam. Rumah yang ia tinggali bersama anak dan istrinya terancam hilang buntut persoalan pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) Pena Mitra/Karya Usaha. Legalitas dan mekanisme operasional lembaga keuangan tersebut kini dipertanyakan.

 

Kasus ini bermula saat Sumariyanto meminjam uang sebesar Rp 96.395.000 dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah seluas 328 meter persegi. Meski telah menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta pada 3 September 2024, ia justru terkejut saat menerima surat somasi bernomor 04/S/KH.D.R & P/2026/DMPT/MLG tertanggal 12 Juni 2026.

 

Dalam somasi itu, ia dituntut merampungkan sisa kewajiban beserta bunga yang totalnya membengkak hingga Rp 189.076.000. Setelah dikurangi pembayaran awal Rp 50 juta, sisa tagihan masih membumbung di angka Rp 139.076.000.

 

“Saya bingung dan panik karena rumah yang kami tempati bersama keluarga ikut terancam,” kata Sumariyanto, Selasa (18/8/2026).

 

Merespons gertakan somasi tersebut, kuasa hukum Sumariyanto, Rahmad Sudibyo, S.H., angkat bicara. Ia menaruh kecurigaan besar terhadap legalitas serta tata cara operasional KSU Pena Mitra. Dugaan ini diperkuat saat penelusuran di lapangan menunjukkan kantor koperasi dalam kondisi tutup tanpa papan nama identitas yang jelas.

 

“Legalitas koperasi perlu dipertanyakan. Papan nama juga tidak dipasang. Apakah kantor koperasi tersebut benar sudah masuk dalam izin, ini perlu diperjelas,” ujar Rahmad seraya memastikan bakal menempuh jalur hukum untuk membela kliennya.

 

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada David Rianto, S.H., selaku kuasa hukum koperasi yang tertera dalam surat somasi. Pada Sabtu (25/7/2026), David sempat menyatakan akan memberikan klarifikasi resmi.

 

“Hari Selasa atau Rabu kita jawab,” dalihnya singkat.

 

Di sisi lain, otoritas terkait terkesan bungkam. Konfirmasi mengenai status izin, kegiatan simpan pinjam, hingga pelaporan berkala telah dikirimkan via WhatsApp kepada Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Malang, Agus, serta Kepala Bidang Dinas Koperasi Kabupaten Malang, Rini Puspitasari, sejak 27 Juli 2026. Kendati pesan terpantau terkirim dan bercentang dua, belum ada jawaban resmi hingga berita ini ditayangkan.

 

Masyarakat kini menunggu ketegasan Dinas Koperasi Kabupaten Malang untuk mengusut legalitas KSU Pena Mitra sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi warga yang terancam.

 

Catatan Redaksi: Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi seluas-luasnya bagi KSU Pena Mitra, kuasa hukum, Dinas Koperasi Kabupaten Malang, maupun pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Ach/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *