MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Sikap tidak transparan dan terkesan menghindar kembali ditunjukkan oleh pihak manajemen SMK Telkom Malang. Lembaga pendidikan yang selama ini menyandang nama besar tersebut kini mendadak disorot tajam usai diduga menolak mengembalikan dana pembayaran masuk sekolah milik salah satu wali murid sebesar Rp22.550.000. Padahal, calon siswa yang bersangkutan tercatat belum pernah menerima pelayanan pendidikan maupun fasilitas sekolah sama sekali.
Upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang bermartabat oleh pihak keluarga wali murid justru direspons dengan tindakan picik yang terkesan menutup-nutupi kebenaran. Pihak sekolah terindikasi sengaja menghapus pesan, bukti pembayaran, serta dokumen konfirmasi yang telah dikirimkan secara resmi. Beruntung, seluruh rekam jejak digital berupa bukti transaksi dan tangkapan layar komunikasi telah diarsipkan secara utuh oleh pihak wali murid sebagai alat bukti hukum yang sah dan mengikat.
Salah satu perwakilan wali murid yang merasa dirugikan mengutuk keras perlakuan manajemen sekolah yang dinilai sangat jauh dari asas keadilan dan edukatif.
“Kami datang beriktikad baik meminta hak kami kembali karena anak kami belum sehari pun mengecap pendidikan di sana. Nilainya tidak kecil, Rp22,5 juta lebih! Tapi alih-alih dilayani dengan bijak, mereka justru bersembunyi di balik aturan internal dan malah sibuk menghapus pesan WhatsApp. Ini lembaga pendidikan atau apa? Kami menuntut pengembalian hak kami secara utuh tanpa syarat!” tegas wali murid dengan nada kecewa mendalam.
Pihak SMK Telkom Malang hingga kini bergeming dengan berlindung di balik dalih aturan internal “Poin 5” serta alasan administratif yang terkesan dicari-cari. Namun, kebijakan sepihak tersebut dinilai cacat hukum secara mendasar karena tidak boleh mengangkangi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menahan hak keuangan masyarakat tanpa adanya imbalan layanan yang diberikan merupakan tindakan eksplisit yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, manuver menghindar dan menghapus jejak komunikasi yang dilakukan oknum pihak sekolah justru semakin memperkuat dugaan adanya praktik ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana calon peserta didik baru.
Hingga berita ini ditayangkan, saat dikonfirmasi langsung melalui pesan WhatsApp mengenai tindakan penahanan dana dan dugaan penghilangan jejak digital tersebut, Rabu (26/8/2026) siang, pihak manajemen SMK Telkom Malang lebih memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi resmi, kendati pesan konfirmasi terpantau jelas berstatus centang dua ganda. Ada apa dan kenapa?
Redaksi SuaraKeadilanNews.id memastikan akan memantau ketat perkembangan kasus ini dan mendesak pimpinan serta yayasan pengelola SMK Telkom Malang untuk segera memberikan iktikad baik penyelesaian nyata demi menjaga integritas serta nama baik dunia pendidikan di mata publik. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…












