MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Nama ADK yang disebut-sebut sebagai Ajudan Bupati Malang menjadi perbincangan publik setelah terseret dalam pemberitaan dugaan perselingkuhan dengan seorang perempuan berinisial SM yang disebut-sebut sebagai sesama Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Isu tersebut ramai diberitakan di sejumlah media lokal dalam beberapa hari terakhir dan memicu beragam spekulasi di masyarakat. Desakan agar Pemerintah Kabupaten Malang segera memberikan klarifikasi resmi pun semakin menguat agar tidak menimbulkan fitnah lebih lanjut.
Bantah Tegas: “Tidak Benar dan Mencemarkan Nama Baik”
Menanggapi isu yang viral tersebut, ADK akhirnya memberikan klarifikasi secara tertulis saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (3/9/2026). Ia dengan tegas membantah seluruh isi pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan dugaan perselingkuhan.
“Saya memastikan berita yang tersebar itu tidak benar. Saya tidak memiliki hubungan asmara dengan siapa pun kecuali istri saya yang sah,” tegas ADK.
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang telah lama mengabdi dan juga sebagai kepala keluarga, ADK menyatakan keberatan atas beredarnya informasi tersebut.
“Saya membantah dengan tegas. Berita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan berpotensi besar mencemarkan nama baik saya, keluarga, serta institusi tempat saya mengabdi,” lanjutnya.
ADK menilai, penyebaran informasi yang belum melalui proses verifikasi dapat merusak reputasi pribadi maupun marwah lembaga pemerintahan.
Klaim Tidak Mengenal Pihak yang Disebut
Dalam klarifikasinya, ADK juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal pihak-pihak yang disebut dalam narasi yang beredar di publik.
“Inisial SM yang dimaksud saya belum mengetahui. Begitu pula dengan pelapor atau suami yang disebut-sebut, saya juga belum mengetahui identitasnya,” ujarnya.
Ia menyayangkan jika sebuah “dugaan” yang belum terbukti kebenarannya kemudian disebarluaskan secara luas, karena dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu kondusivitas di lingkungan kerja.
Desak Pertemuan dan Klarifikasi Terbuka
Sebagai bentuk iktikad baik dan tanggung jawab moral, ADK menyatakan akan menempuh jalur klarifikasi resmi kepada media yang memuat berita tersebut.
“Saya akan segera berkomunikasi dengan pihak penulis berita. Harapan saya dapat segera dilakukan pertemuan secara terbuka dengan suami atau pelapor dan juga SM yang dimaksud dalam berita, supaya duduk persoalannya menjadi terang dan informasi yang sudah tersebar ini bisa segera diluruskan,” desaknya.
ADK berharap proses klarifikasi ini dapat menghentikan penyebaran informasi yang dinilainya tidak berdasar.
Update: Keluarga SM Sebut Tidak Ada Laporan dan Tidak Mengenal
Dalam perkembangan terbaru, ADK mengaku telah melakukan komunikasi dengan salah seorang anggota keluarga dari pihak SM.
“Update terakhir, kami sudah berkomunikasi dengan salah satu keluarga SM. Dari komunikasi tersebut, keluarga memastikan bahwa SM dan pihak yang disebut sebagai pelapor tidak pernah mengajukan laporan apapun ke Inspektorat Kabupaten Malang,” ungkap ADK.
Lebih lanjut, ADK juga menyampaikan pernyataan dari keluarga SM.
“Mereka juga menyampaikan bahwa SM tidak kenal dengan saya,” tegasnya.
Informasi ini menjadi salah satu dasar ADK untuk terus mendorong agar persoalan ini diluruskan secara terbuka.
Pemkab Belum Beri Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Malang terkait kebenaran dugaan tersebut.
Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media kepada Plt Inspektur Daerah Kabupaten Malang Hendrawan Arrie Mahardhika melalui pesan singkat dan telepon WhatsApp. Namun hingga berita ini dipublikasikan, yang bersangkutan belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.
Berdasarkan penelusuran _SuaraKeadilanNews.id_ ke lingkungan Pemkab Malang, sejumlah pegawai yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa persoalan ini merupakan “isu yang sudah lama beredar”. Namun demikian, kebenaran materiil dari isu tersebut masih menunggu klarifikasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pimpinan Pemkab Malang diharapkan dapat segera bersikap dan memberikan kejelasan. Hal ini penting agar isu yang beredar tidak mengganggu kinerja birokrasi, menurunkan produktivitas, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
SuaraKeadilanNews.id menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik. Kami membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan ini.(HR)

