BATU, SuaraKeadilanNews.id — Praktik dugaan jual beli lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Batu mendadak viral dan menjadi sorotan publik. Mengingat kawasan tersebut merupakan fasilitas publik, dugaan komersialisasi lapak secara ilegal ini memicu desakan warga agar kepolisian mengusut tuntas para oknum yang terlibat.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu kini tengah mendalami laporan dugaan penipuan yang menyeret oknum pengurus paguyuban PKL setempat.
Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi terkait dugaan transaksi penipuan modal lapak tersebut.
“Iya benar, memang ada laporan yang masuk. Maka dari itu, kasus ini kami dalami sejauh mana peristiwa pidananya berdasarkan keterangan dari pelapor,” ujar Zaenal kepada awak media, Kamis (3/9/2026).
Modus Tarif Sepihak hingga Belasan Juta Rupiah
Kasus ini mencuat setelah dua warga Kota Batu resmi melaporkan seorang oknum yang diduga menjabat sebagai Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kota Batu ke Polres Batu pada Rabu (2/9/2026).
Kuasa hukum para korban, Suwito dan Bagas Dwi Wicaksono, mengungkapkan bahwa modus operandi yang digunakan terlapor berinisial X adalah mematok tarif lapak secara sepihak di kawasan fasilitas umum tersebut.
“Klien kami diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BNI milik terlapor X,” kata Suwito usai mendampingi kliennya di Mapolres Batu.
Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah perincian modus dan kerugian yang dialami para pelapor:
Laporan Pertama (Nomor: LPM/564/IX/2026/SPKT/Polres Batu)
Modus: Terlapor X menetapkan tarif sepihak untuk lapak di Alun-Alun Kota Batu, yakni Rp 8 juta untuk jajanan/kue dan Rp 15 juta untuk kuliner berat.
Kerugian: Pelapor mentransfer Rp 8 juta pada 2022. Namun, setelah dibayar, korban justru diminta mencari lapak sendiri. Janji relokasi ke GOR Ganesha tak kunjung terwujud. Setelah didesak, pengurus lain baru mengembalikan Rp 5 juta, sehingga menyisakan kerugian Rp 3 juta.
Laporan Kedua (Nomor: LPM/560/IX/2026/SPKT/Polres Batu)
Modus: Pada 2023, terlapor X bersama saudaranya (E) mendatangi rumah korban di Kelurahan Sisir dan menawarkan lapak PKL seharga Rp 10 juta secara tunai.
Kerugian: Rp 10 juta. Pada 2024, saat korban mengecek lokasi, lapak yang dijanjikan ternyata sudah dialihkan dan ditempati orang lain tanpa sepengetahuannya.
Sebelumnya, dilaporkan ada korban lain yang juga melayangkan laporan serupa ke Polres Batu dengan nilai kerugian mencapai Rp 15 juta. Hingga saat ini, total kerugian dari tiga korban yang terdata mencapai puluhan juta rupiah.
Masyarakat Desak Kepastian Hukum
Dugaan jual beli aset dan fasilitas publik ini mendapat kecaman dari warga lokal. WHY, warga Kelurahan Sisir, menyatakan dukungannya terhadap Polres Batu untuk membongkar jajaran oknum yang bermain di balik tata kelola PKL Alun-Alun.
“Sebagai warga Kota Batu, kami sangat mendukung langkah Satreskrim Polres Batu untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Kasihan masyarakat yang menjadi korban dijanjikan lapak tetapi rugi jutaan rupiah. Semoga kepolisian bisa memberikan rasa keadilan,” ungkapnya.
Tim kuasa hukum korban mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat menaikkan status perkara dan menangkap oknum yang terlibat. Pihaknya juga mengimbau warga lain yang merasa menjadi korban praktik serupa untuk berani melapor ke kepolisian.
Saat ini, Satreskrim Polres Batu masih mengumpulkan alat bukti serta mengagendakan pemanggilan saksi-saksi guna mendalami potensi tindak pidana penipuan maupun penggelapan dalam kasus tersebut. (Ach)












