MALANG, Suara keadilannews.id– Sekolah seharusnya bukan sekadar tempat anak belajar membaca dan berhitung. Ia harus menjadi rumah kedua — tempat di mana anak merasa aman, dihargai, dan bahagia. Gagasan inilah yang kini tengah diperkuat Pemerintah Kabupaten Malang melalui gerakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).
Selasa (22/9/2026) pagi, suasana di Aula Panji Pulang Jiwo, Kepanjen, tampak berbeda. Puluhan pemangku kepentingan pendidikan berkumpul. Ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dispendukcapil, hingga Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jawa Timur. Mereka duduk bersama dalam satu forum: Pendampingan Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan AP., M.Si., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Dalam pidatonya, Bagus mengingatkan bahwa tantangan pendidikan hari ini telah jauh bergeser. Jika dahulu persoalan sekolah berkutat pada gedung rusak dan kekurangan guru, kini persoalannya jauh lebih kompleks: kesehatan mental, perundungan, intoleransi, hingga keamanan digital.
“Kalau kita bicara masalah pendidikan, tidak hanya menjadi tugas Dinas Pendidikan saja. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama,” ujar Bagus.
Pernyataan itu seolah menjadi penanda bahwa negara tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Ekosistem pendidikan harus dibangun secara kolaboratif antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Empat Pilar yang Menopang Rasa Aman
ada empat pilar utama dalam BSAN yang menjadi penopang utama.
Pertama, dimensi spiritual. Sekolah didorong untuk menjadi ruang yang menumbuhkan moral dan akhlak.
Kedua, perlindungan fisik. Anak harus terbebas dari segala bentuk kekerasan dan ancaman bahaya fisik di lingkungan sekolah.
Ketiga, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural. Di titik ini, persoalan bullying, diskriminasi, dan intoleransi menjadi perhatian serius. Tidak boleh ada anak yang merasa terasing karena latar belakang suku, agama, ekonomi, atau kondisi fisiknya.
Keempat, keadaban dan keamanan digital. Di era ketika gawai menjadi bagian dari hidup anak, literasi digital menjadi kunci agar anak tidak menjadi korban perundungan siber maupun paparan konten negatif.
Bagus secara khusus menyoroti pilar keempat ini. Menurutnya, dunia digital adalah tantangan baru yang tak terlihat, namun dampaknya sangat nyata terhadap psikologis anak.
Payung Hukum dan Kolaborasi Lintas Sektor
Gerakan ini bukan sekadar imbauan. Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki landasan hukum yang kuat. Pada tahun 2026, Bupati Malang menerbitkan Surat Keputusan tentang Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Di tingkat nasional, program ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Aturan ini mewajibkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB, untuk menerapkan budaya sekolah aman dan nyaman.
Narasumber dari BPMP Provinsi Jawa Timur, Oki Susandono, S.Kom., M.Kom., dalam paparannya menjelaskan bahwa BSAN harus menjadi gerakan kultural, bukan sekadar administratif.
Pada akhirnya, harapan itu sederhana namun mendalam. Melalui BSAN, Pemerintah Kabupaten Malang ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang berangkat sekolah dengan rasa takut. Tidak ada lagi anak yang pulang dengan luka, baik luka fisik maupun luka batin.
Sekolah harus kembali pada hakikatnya: menjadi ruang tumbuh yang aman, sehat, dan membahagiakan bagi generasi masa depan. (/HR)
