PALEMBANG, SuaraKeadilanNews.id – Operasi Tangkap Tanggan (OTT) yang digelar jajaran Polda Sumatera Selatan membongkar praktik culas pemotongan anggaran pendidikan di Kabupaten Banyuasin. Dua oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Banyuasin ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pungutan liar (pungli) dana revitalisasi Sekolah Dasar (SD).
Tak main-main, penggerebekan dilakukan penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel di Kamar 223 Hotel Grand Duta Syariah, Palembang, Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 12.20 WIB. Di lokasi tersebut, puluhan kepala sekolah kedapatan tengah berkumpul bersama oknum dinas.
“Benar ada kegiatan OTT terkait revitalisasi sekolah di Banyuasin. Dua orang sudah ditetapkan tersangka,” ungkap sumber internal di Polda Sumsel, Jumat (19/9/2026).
Dari hasil penggerebekan di kamar hotel tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai dengan total Rp 102,1 juta. Selain uang tunai, penyidik turut menyita barang bukti elektronik dan dokumen berupa:
Lebih dari 25 unit telepon genggam
2 unit laptop
Dokumen daftar SD penerima bantuan
Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan slip gaji
Dua tersangka berinisial RB dan RD yang bertugas di Disdik Banyuasin memeras para kepala sekolah dengan dalih biaya pengurusan Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Keduanya meminta jatah fee sebesar 1 persen dari nilai proyek revitalisasi.
Adapun skema penarikan uang Pungli tersebut dibagi menjadi dua tahap:
Pencairan Awal: Kepsek wajib menyetor 0,7 persen saat kucuran dana tahap pertama cair.
Proyek Selesai: Sisa fee sebesar 0,3 persen diserahkan setelah laporan fisik pengerjaan rampung.
Sebagai informasi, program revitalisasi ini dialokasikan untuk 21 SD di Banyuasin dengan kucuran dana bervariasi, mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar per sekolah.
Saat OTT berlangsung, penyidik menyita Rp 30,9 juta dari tangan RB. Sementara uang Rp 71,2 juta lainnya disita dari para kepala sekolah yang diduga sedang mengantre untuk menyerahkan uang tersebut.
Sebanyak 21 kepala sekolah yang berada di lokasi kejadian sempat diangkut ke Mapolda Sumsel menggunakan bus untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun, setelah menjalani pemeriksaan maraton, seluruh kepsek akhirnya dipulangkan.
“21 kepala sekolah dipulangkan, statusnya masih saksi. Yang ditahan baru dua oknum PPPK,” tegas sumber tersebut.
Hingga saat ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel masih terus melakukan pendalaman. Polisi mendalami dugaan adanya keterlibatan pejabat lain serta ke mana saja aliran dana pungli anggaran pendidikan ini mengalir. (*Ach)












