MALANG, suarakeadilannnews.id – Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga sebagai fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan silaturahmi kelembagaan antara Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Saiful Sahri. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat, penuh keakraban, dan kekeluargaan.
Sebagai bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi kelembagaan, kedua pimpinan tersebut melakukan prosesi tukar-menukar cinderamata. Momen tersebut menjadi simbol nyata terjalinnya hubungan baik serta kolaborasi yang konstruktif dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Sinergi Kunci Tata Kelola Pemerintahan
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan instansi vertikal seperti Kementerian Hukum.
Menurut Wabup Lathifah, sinergi antar lembaga pemerintah merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam aspek pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan, pendampingan, dan sinergi dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan yang kami lakukan memiliki landasan hukum yang kuat, tertib, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Wabup Lathifah.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Jatim sangat strategis, mengingat banyaknya program Pemkab Malang yang bersinggungan langsung dengan aspek hukum. Mulai dari pembentukan produk hukum daerah, perlindungan kekayaan intelektual bagi produk UMKM lokal, layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) seperti pendirian koperasi dan badan hukum, hingga pembinaan kesadaran hukum masyarakat desa.
“Harapan kami, kolaborasi ini dapat menghadirkan pelayanan hukum yang prima, mudah, cepat, dan berkeadilan. Sehingga masyarakat Kabupaten Malang merasakan kehadiran negara secara langsung dalam memberikan perlindungan hukum,” tegasnya.
Komitmen Kanwil Kemenkum Jatim Dukung Pemkab Malang
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Saiful Sahri, menyambut baik dan mengapresiasi sinergi yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik bersama Pemerintah Kabupaten Malang.
Saiful Sahri menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur memiliki komitmen penuh untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional dari tingkat daerah.
“Kami siap mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Malang. Sesuai dengan tugas dan fungsi kami, kami akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik, baik dalam pembinaan hukum, penyuluhan hukum, pelayanan kekayaan intelektual untuk mendorong UMKM naik kelas, maupun dalam layanan hukum lainnya,” jelas Saiful Sahri.
Ia juga menilai Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah dengan potensi yang sangat besar, baik dari segi sumber daya manusia, ekonomi kreatif, maupun pariwisata, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
Lebih Dari Seremoni, Simbol Kolaborasi Jangka Panjang
Pertukaran cinderamata yang dilakukan oleh Wabup Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri ini dimaknai lebih dari sekadar kegiatan seremonial. Momen tersebut menjadi penanda semakin eratnya tali silaturahmi kelembagaan dan semangat kebersamaan untuk membangun.
Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan hukum di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks.
Dengan sinergi yang semakin solid dan terstruktur, diharapkan berbagai program strategis di bidang hukum dan pelayanan publik di Kabupaten Malang dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, tujuan utama dari kolaborasi ini adalah satu, yakni mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih maju, mandiri, tertib hukum, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
