Banner Iklan

DUGAAN PUNGLI BERKEDOK SUMBANGAN DI SMPN 2 SUMBERPUCUNG DIKELUHKAN WALI MURID: BAYAR Rp 1.920.000, GRATISNYA DI MANA?

148
×

DUGAAN PUNGLI BERKEDOK SUMBANGAN DI SMPN 2 SUMBERPUCUNG DIKELUHKAN WALI MURID: BAYAR Rp 1.920.000, GRATISNYA DI MANA?

Sebarkan artikel ini

MALANG, suarakeadilannnews.id – Keluhan terkait dugaan penarikan biaya di lingkup sekolah menengah pertama negeri kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sejumlah orang tua atau wali murid siswa kelas 7 baru di SMP Negeri 2 Sumberpucung, Kabupaten Malang, dibuat resah oleh informasi penarikan biaya yang dibebankan kepada para wali murid.

 

Berdasarkan informasi serta bukti tangkapan layar percakapan dalam grup WhatsApp antar wali murid yang didapatkan media, beredar kabar bahwa wali murid kelas 7 harus menanggung beban pembayaran dengan total sekitar Rp1.920.000.

 

Meski penyampaian kepada wali murid tidak dikategorikan sebagai “SPP Rp160.000 per bulan” dan diberi kelonggaran diangsur secara bebas, nominal akhir yang dipatok tetap berada di angka jutaan rupiah.

 

“Infonya untuk kelas 7 baru total yang harus dibayar wali murid Rp1.920.000. Bahasanya ke wali murid bukan Rp160.000 per bulan dan bebas mengangsur, tapi patokannya tetap segitu,” ungkap salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya demi kenyamanan anaknya yang masih bersekolah.

 

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dan pertanyaan dari para orang tua murid mengenai transparansi alokasi penggunaan dana serta kejelasan rapat komite. Beberapa wali murid mengaku tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan maupun perincian biaya tersebut.

 

“Katanya SMP Negeri itu gratis biaya pendaftaran, bangunan, dan SPP bulanan. Gratisnya di mana kalau harus bayar jutaan? Rinciannya buat apa saja juga tidak tahu,” celetuk salah satu orang tua murid dalam grup percakapan tersebut.

 

Kepala SMPN 2 Sumberpucung Membantah dan Beri Klarifikasi

 

Menanggapi gejolak informasi yang beredar di masyarakat dan wali murid tersebut, tim redaksi langsung menemui Kepala SMPN 2 Sumberpucung, David, di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026) siang.

 

Dalam keterangannya, David menjelaskan bahwa isu percakapan yang beredar berasal dari wadah Paguyuban Orang Tua (POT) kelas. Pihaknya membantah tegas telah menetapkan angka nominal pembayaran secara sepihak maupun menarik pungutan SPP.

 

“Percakapan tersebut sejatinya berkembang dari Paguyuban Orang Tua (POT). Di sekolah ini ada wadah paguyuban untuk memfasilitasi dan membantu menjadi mitra kegiatan pembelajaran siswa di kelas,” terang David saat memberikan klarifikasi.

 

Ia menambahkan, pihak sekolah belum menggelar rapat penentuan nominal bersama seluruh orang tua murid. Wacana atau kisaran angka yang muncul merupakan gambaran kebutuhan ideal kegiatan seperti persiapan kegiatan perkemahan maupun program sekolah yang sempat ditanyakan oleh perwakilan orang tua murid.

 

“Kami sendiri belum melaksanakan rapat resmi terkait hal itu. Secara umum, kebutuhan ideal itu disampaikan, lalu nanti dipersilakan sesuai kemampuan orang tua, tidak ada penentuan atau pemaksaan. Karena belum rapat, makanya skema resminya pun belum difinalkan,” tegasnya.

 

Meskipun pihak sekolah menepis tuduhan pungli dan menyebut hal itu sebatas koordinasi internal paguyuban, para wali murid berharap ada kejelasan serta transparansi penuh dari sekolah dan Komite Sekolah agar tidak membebankan biaya apa pun yang bertentangan dengan regulasi pendidikan gratis.

 

Menyalahi Aturan Permendikbud

Terlepas dari klarifikasi tersebut, regulasi pendidikan nasional telah mengatur secara tegas perbedaan antara pungutan dan sumbangan.

 

Dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pasal 9 secara tegas disebutkan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

 

Diperkuat dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada Pasal 10 dan Pasal 12 huruf (b) dijelaskan bahwa Komite Sekolah hanya boleh menggalang sumbangan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak menentukan jumlah. Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

 

Jika sudah ditentukan nominal Rp1.920.000 dan terdapat skema angsuran, maka hal tersebut secara regulasi telah masuk dalam kategori pungutan, bukan lagi sumbangan.

 

Sorotan Mengarah ke Fungsi Pengawasan Disdik Malang

 

Sorotan kemudian mengarah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, bukan sebagai tuduhan bahwa pejabatnya telah melakukan pelanggaran, melainkan karena masyarakat mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi aturan pendidikan berjalan sesuai regulasi.

 

SMPN 2 Sumberpucung sendiri tercatat sebagai sekolah negeri yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Artinya, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

 

Pada 4 Maret 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, tercatat membuka kegiatan Dispendik On The Road yang dipusatkan di SMPN 2 Sumberpucung. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran dan perhatian langsung Dinas Pendidikan terhadap sekolah tersebut.

 

Bahkan pada Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendidikan juga telah menyampaikan materi khusus mengenai integritas serta batasan yang jelas antara sumbangan pendidikan yang diperbolehkan dengan pungutan liar yang dilarang dalam kegiatan pembinaan di lingkungan Dispendik. Materi tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh kepala sekolah dan komite di Kabupaten Malang.

 

Masyarakat berharap pengawasan tersebut dapat diperkuat, sehingga komunikasi antara sekolah, paguyuban, komite, dan wali murid berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan kesan adanya pungutan wajib di sekolah negeri yang seharusnya gratis.

 

suarakeadilannnews.id masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi menjaga keberimbangan dan keadilan informasi ( tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *