Banner Iklan

Dugaan Pungli Rp 1,9 Juta Berkedok Sumbangan di SMPN 2 Sumberpucung Viral, Wali Murid: Gratisnya di Mana?

170
×

Dugaan Pungli Rp 1,9 Juta Berkedok Sumbangan di SMPN 2 Sumberpucung Viral, Wali Murid: Gratisnya di Mana?

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara KeadilanNews.id — Janji sekolah gratis kembali dipertanyakan. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan komite di SMP Negeri 2 Sumberpucung, Kabupaten Malang, mendadak viral dan menyulut amarah wali murid.

 

Informasi yang beredar di media sosial menyebut, setiap wali murid dibebani biaya hingga Rp 1.920.000 per siswa. Angka itu dipatok dengan dalih sumbangan komite sekolah.

 

Pertanyaan yang kemudian menggema di kalangan wali murid cukup sederhana namun menohok: jika sekolah negeri gratis, lalu gratisnya di mana?

 

Tak hanya soal nominal, wali murid juga mengeluhkan adanya keharusan menandatangani surat pernyataan di atas materai. Bagi sebagian orang tua, mekanisme itu dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan tekanan psikologis agar mereka tidak berani bersuara.

 

Warganet Bersuara: Sumbangan Kok Dipatok?

 

Unggahan dengan judul “DUGAAN PUNGLI BERKEDOK SUMBANGAN DI SMPN 2 SUMBERPUCUNG DIKELUHKAN WALI MURID: BAYAR Rp 1.920.000, GRATISNYA DI MANA?” langsung diserbu komentar. Lebih dari 47 komentar membanjiri dan sebagian besar bernada kecewa.

 

Akun @fitrihann menyindir pedas, “Bilang sumbangan seikhlasnya tapi dikasih patokan harga.”

 

Akun @Sam_Key bahkan menyoroti adanya dugaan pembiaran dan intimidasi mental melalui tanda tangan bermaterai. “Kenapa ada TTD..?? karena secara tdk langsung intimidasi mental bagi orang tua murid,” tulisnya.

 

Kekecewaan yang sama disampaikan @Yusfan Chiropractic Refleksi, yang mengaku alumnus sekolah tersebut. “IKI JENENGE PUNGLI,, SMP Ku Mbiyen Iki Kok Maleh Dadi Sarang Pungli, Pemerintah Bilang Biaya Sekolah Gratis Sampai Perguruan Tinggi… Gratis Ta Kalau Macam Ini,, Usut Tuntas Ben Gak Tuman,” tegasnya.

 

Sementara akun @yantiazza531 mengungkap praktik ini diduga sudah berlangsung lama. “Sumbangan kok di tarif di tentukan di tekan… ada lagi istilah beli kursi itu tiap tahun ada tp lewat jalur belakang… Sdh dari dulu smp TGP nekan itu tp gk ada yg bersuara skrg baru berani,”tulisnya.

 

Akun @Listy Jasmin menambahkan, “apakah semua SMP juga gitu..cuma berkedok sumbangan abcz… dan ada TTD di atas matrei biar tutup mulut wali muridnya.”

 

Bahkan ada yang mengaku memilih sekolah swasta karena mahalnya biaya di sekolah negeri. Akun @enij_amoy menulis, “Anak ku kmren ga lolosss di SMP situ akhirnya ke swasta sama sama bayarr mahal tp lebih Deket dari rumahh.”

 

Pejabat Dinas Pendidikan Membisu

 

Demi menjaga prinsip keberimbangan dan cover both side, tim Suara KeadilanNews.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

 

Konfirmasi dikirim melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus, dan Plt Kabid SMP, Haroh. Namun sangat disayangkan, meski pesan telah centang dua dan terbaca, keduanya memilih bungkam tanpa memberikan klarifikasi apapun hingga berita ini diturunkan.

 

Sikap tertutup ini justru memperkuat sorotan publik. Warga mempertanyakan transparansi penanganan dugaan pungli di sekolah negeri.

 

Padahal aturan sudah jelas. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah disebutkan, sumbangan bersifat sukarela, tidak boleh dipatok nominalnya, tidak mengikat, dan tidak boleh memberatkan wali murid. Jika dipatok, diwajibkan, dan disertai tekanan, maka itu bukan lagi sumbangan, melainkan pungutan.

 

Kini publik menunggu. Apakah dugaan pungli Rp 1,9 juta di SMPN 2 Sumberpucung akan diusut tuntas, atau kembali menguap tanpa kejelasan?

 

Bersambung… (Sukir / Tim Redaksi Suara KeadilanNews.id)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *