SKN.id – Palopo Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Namun, sebuah pertanyaan kritis patut menjadi bahan renungan bersama: apakah suatu persoalan hukum harus viral terlebih dahulu di media sosial agar mendapatkan perhatian serius dan penanganan dari aparat penegak hukum?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi institusi atau individu tertentu. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia agar semakin profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
Penegakan hukum semestinya berjalan berdasarkan aturan perundang-undangan, alat bukti, fakta hukum, serta prosedur yang berlaku, bukan semata-mata karena besarnya tekanan publik di ruang digital.
Hukum Harus Berlaku Sama bagi Semua Orang
Advokat Chandra Makkawaru, S.Pd., SH., MH., menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi penting dalam negara hukum.
Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekayaan, kedudukan, maupun tingkat popularitas seseorang.
Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.
Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kedua ketentuan konstitusi tersebut menjadi pengingat bahwa akses terhadap keadilan bukanlah hak eksklusif orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan finansial, atau dukungan publik yang besar.
Masyarakat kecil yang melaporkan dugaan tindak pidana juga berhak memperoleh pelayanan dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa suara orang yang viral lebih didengar daripada suara masyarakat yang menyampaikan pengaduan melalui jalur hukum secara resmi.
Apakah Viral Menjadi Syarat Penegakan Hukum?
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi, mengungkap persoalan, dan mengawasi kinerja lembaga publik.
Media sosial dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang membantu masyarakat mengetahui suatu persoalan. Perhatian publik terkadang juga mendorong keterbukaan informasi dan mempercepat respons terhadap masalah yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, viralitas tidak boleh dijadikan ukuran utama untuk menentukan apakah suatu perkara layak ditangani atau tidak.
Dalam pandangan hukum, penanganan perkara harus didasarkan pada kewenangan, fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.
Apabila terdapat laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana, aparat yang berwenang perlu menanganinya secara profesional sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila suatu perkara belum dapat ditindaklanjuti, masyarakat juga patut memperoleh penjelasan sesuai mekanisme dan kewenangan yang tersedia.
Sebaliknya, perkara yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak boleh serta-merta dianggap terbukti hanya karena mendapatkan banyak perhatian atau dukungan warganet.
Viralitas bukan alat bukti yang dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Demikian pula, tidak viralnya suatu perkara bukan alasan untuk mengabaikan laporan yang memenuhi persyaratan hukum.
Keadilan harus bertumpu pada hukum, bukan popularitas.
Dasar Hukum Kewajiban Penegakan Hukum
Dalam konteks pelaksanaan tugas kepolisian, terdapat beberapa ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi dasar pembahasan.
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 ayat (1): Menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Pasal 28D ayat (1): Menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan hukum yang tidak diskriminatif.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 13: Menetapkan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14 ayat (1) huruf g: Mengatur tugas Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 ayat (1) huruf a: Memberikan kewenangan kepada Polri untuk menerima laporan dan/atau pengaduan.
Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya fungsi pelayanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus mengikuti hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-undang ini menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.
Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
Kehadiran aturan ini memperlihatkan bahwa akses terhadap keadilan perlu didukung melalui mekanisme bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Aparat Penegak Hukum Harus Profesional dan Objektif
Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum dituntut untuk mengedepankan profesionalitas, objektivitas, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Penanganan perkara tidak boleh didasarkan pada sentimen pribadi, tekanan kelompok, kepentingan tertentu, atau popularitas pihak yang terlibat.
Setiap laporan perlu dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan. Jika ditemukan unsur tindak pidana dan bukti yang cukup sesuai tahapan proses hukum, penanganan perkara harus dilanjutkan melalui mekanisme yang berlaku.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi, keputusan yang diambil juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara yang menjadi perhatian publik, transparansi perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, perlindungan korban, hak saksi, serta asas praduga tidak bersalah.
Dengan demikian, profesionalitas penegakan hukum tidak diukur dari seberapa cepat sebuah perkara menjadi ramai, melainkan dari sejauh mana prosesnya berjalan sesuai hukum dan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Abaikan Masyarakat yang Mencari Keadilan
Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan masyarakat yang tidak memiliki akses luas ke media, dukungan publik, atau kemampuan finansial tetap memperoleh pelayanan hukum yang layak.
Tidak semua korban dugaan tindak pidana memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum. Tidak semua orang memahami cara menyampaikan pengaduan. Bahkan, ada masyarakat yang memilih diam karena takut, malu, atau khawatir menghadapi konsekuensi sosial.
Karena itu, pelayanan hukum yang baik harus mampu menjangkau masyarakat dalam berbagai kondisi.
Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur pelaporan, perkembangan penanganan perkara sesuai hak dan ketentuan yang berlaku, serta mekanisme pengaduan apabila merasa pelayanan yang diterima tidak sesuai prosedur.
Di sisi lain, masyarakat juga harus menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, menghindari penyebaran tuduhan yang belum terbukti, dan tidak menjadikan media sosial sebagai sarana menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai.
Kritik terhadap pelayanan publik merupakan bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik tersebut akan lebih bermanfaat apabila disampaikan dengan fakta yang dapat diverifikasi dan tetap menghormati hak setiap orang.
Peran Advokat dalam Mengawal Keadilan
Advokat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pendampingan hukum, masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai hak-haknya, memahami prosedur yang harus ditempuh, menyiapkan dokumen yang relevan, serta menyampaikan keberatan atau pengaduan melalui mekanisme yang tersedia apabila terdapat alasan hukum untuk melakukannya.
Advokat juga dapat membantu memastikan bahwa kepentingan hukum klien diperjuangkan secara profesional tanpa mengabaikan hak pihak lain maupun proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam konteks tersebut, keberadaan advokat bukan untuk menggantikan tugas penyidik, penuntut umum, atau hakim, melainkan menjalankan fungsi profesinya dalam sistem peradilan dan membantu menjaga agar hak-hak hukum klien tetap dihormati.
Pengawalan terhadap proses hukum harus dilakukan berdasarkan fakta, dokumen, alat bukti, serta argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Media Sosial sebagai Kontrol Sosial, Bukan Pengganti Proses Hukum
Media massa dan media sosial mempunyai peran dalam menyampaikan informasi serta mengawasi pelaksanaan pelayanan publik.
Pemberitaan yang berimbang dapat membantu masyarakat memahami suatu persoalan, meminta klarifikasi dari pihak terkait, dan mendorong keterbukaan informasi.
Namun, pemberitaan tetap harus memperhatikan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tidak bersalah.
Perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sebaiknya tidak disimpulkan hanya berdasarkan satu pihak atau potongan informasi yang beredar di internet.
Pihak yang diberitakan perlu diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan tanggapan. Identitas korban dan saksi juga harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, fungsi kontrol sosial dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak pihak yang terlibat.
Penegakan hukum yang berintegritas tidak membutuhkan tekanan viral untuk menjalankan kewajiban hukumnya. Namun, kritik publik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi pengingat agar pelayanan hukum terus diperbaiki.
Pesan Chandra Makkawaru: Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Menunggu Viral
Adv. Chandra Makkawaru, S.Pd., SH., MH., mengajak seluruh pemangku kepentingan, aparat penegak hukum, advokat, insan pers, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia.
Menurut pesan yang hendak ditegaskan melalui tulisan ini, keadilan tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa banyak orang membicarakan suatu perkara, melainkan oleh pelaksanaan hukum yang profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan mengenai apakah suatu perkara harus viral terlebih dahulu hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak agar pelayanan hukum semakin mudah diakses dan respons terhadap laporan masyarakat semakin transparan.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa proses hukum membutuhkan pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak setiap laporan otomatis berujung pada penetapan tersangka atau pemidanaan, karena setiap keputusan harus memiliki landasan hukum yang memadai.
Akan tetapi, setiap masyarakat yang mencari keadilan patut memperoleh pelayanan yang layak sesuai hak dan prosedur yang berlaku.
Penutup: Keadilan Tidak Boleh Bergantung pada Viralitas
Pada akhirnya, pertanyaan “Ada apa hukum di negara kita sekarang, apakah harus viral baru ada penegakan hukum?” merupakan refleksi penting mengenai harapan masyarakat terhadap tegaknya supremasi hukum.
Jawabannya harus diwujudkan melalui sistem penegakan hukum yang bekerja secara konsisten, tidak diskriminatif, transparan sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab.
Hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa memandang siapa yang melapor, seberapa besar pengaruhnya, atau seberapa luas persoalannya diperbincangkan di media sosial.
Perkara yang menjadi perhatian publik harus ditangani secara profesional. Perkara yang tidak viral juga harus memperoleh penanganan sesuai hukum apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
Keadilan bukan hadiah bagi mereka yang paling keras bersuara. Keadilan adalah hak yang harus diperjuangkan dan dilindungi melalui sistem hukum yang berintegritas.
Karena itu, sudah saatnya seluruh pihak memperkuat komitmen bersama untuk memastikan bahwa hukum hadir bukan hanya ketika masyarakat ramai berbicara, melainkan setiap kali hukum memang harus dijalankan.
Oleh: Chandra Makkawaru, S.Pd., SH., MH.
Artikel opini hukum untuk Media Online Nasional Radar Investigasi.
—
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan opini hukum dan refleksi umum mengenai penegakan hukum di Indonesia, bukan tuduhan terhadap institusi atau individu tertentu. Penilaian atas perkara konkret harus didasarkan pada fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dasar hukum yang dicantumkan: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1); UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.












