Banner Iklan
Hukum

Geger Dugaan Pungli Berkedok Renovasi di SMPN 1 Pakisaji, Wali Murid Resah: Bayar Tanpa Kuitansi, Yang Protes Diintimidasi, Dinas Pendidikan Akhirnya Angkat Bicara

117
×

Geger Dugaan Pungli Berkedok Renovasi di SMPN 1 Pakisaji, Wali Murid Resah: Bayar Tanpa Kuitansi, Yang Protes Diintimidasi, Dinas Pendidikan Akhirnya Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Suasana di SMPN 1 Pakisaji, Kabupaten Malang, mendadak jadi perbincangan hangat. Bukan karena prestasi siswanya. Melainkan karena dugaan pungutan liar (pungli) berkedok renovasi sekolah yang dikeluhkan wali murid.

 

Informasi yang dihimpun Suara keadilannews.id menyebutkan, sejumlah wali murid diminta membayar sejumlah uang dengan alasan untuk renovasi sekolah. Besaran yang diminta bervariasi. Namun, yang menjadi persoalan adalah mekanisme penarikannya.

 

Pertama, tidak ada kuitansi atau bukti pembayaran resmi yang diberikan kepada wali murid setelah membayar. Kedua, tidak ada rincian yang jelas soal penggunaan dana tersebut. Ketiga, muncul dugaan intimidasi bagi wali murid yang berani mempertanyakan atau menolak.

 

“Bayarnya disuruh transfer, tapi tidak ada bukti resmi dari sekolah. Kalau tanya, malah seperti disudutkan,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya kepada Awak media

Keresahan itu pun semakin meluas. Di grup-grup WhatsApp wali murid, isu ini menjadi topik utama. Banyak yang merasa keberatan, namun takut bersuara karena khawatir berdampak pada anaknya yang masih bersekolah di sana.

 

Padahal, jika mengacu pada aturan, sekolah negeri tidak boleh sembarangan menarik dana dari wali murid.

 

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, sudah ditegaskan. Sekolah negeri dilarang melakukan pungutan yang bersifat wajib, mengikat, menentukan besaran, dan ada batas waktu pembayaran kepada peserta didik, orang tua, atau wali.

 

Yang diperbolehkan hanya sumbangan. Sifatnya sukarela. Tidak ada paksaan. Tidak ada penentuan nominal. Dan tidak ada konsekuensi apapun bagi yang tidak menyumbang. Sumbangan juga harus dikelola secara transparan dan akuntabel oleh komite sekolah, bukan oleh pihak sekolah secara langsung.

 

Lantas, masuk kategori apakah penarikan di SMPN 1 Pakisaji ini?

 

Pertanyaan inilah yang kemudian coba dikonfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai instansi pembina dan pengawas sekolah negeri.

 

Menanggapi hal tersebut, PJ Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Muthoharoh, S.M., M.M., akhirnya memberikan respons resmi.

 

Kepada Suara keadilanews, Muthoharoh menyampaikan terima kasih atas informasi yang disampaikan dan memastikan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut.

 

“Terima kasih atas informasinya, terkait hal tsb akan segera kami tindaklanjuti dengan meminta keterangan dari pihak sekolah terlebih dahulu,” tulis Muthoharoh dalam pesan WhatsApp yang diterima Suara keadilannnews.id Jumat (17/10/2026) pukul 19.43 WIB.

 

Pernyataan singkat namun tegas itu menjadi sinyal bahwa Dinas Pendidikan tidak akan tinggal diam. Muthoharoh menegaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memanggil dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak SMPN 1 Pakisaji. Baik kepada kepala sekolah maupun komite sekolah.

 

Dinas ingin memastikan, apakah dana yang ditarik itu benar-benar sumbangan sukarela yang sesuai regulasi, atau justru pungutan wajib yang dilarang.

 

Jika terbukti ada pelanggaran, maka sanksi bisa menanti. Mulai dari teguran administratif, pembinaan, hingga pelimpahan ke Inspektorat Kabupaten Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

 

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak SMPN 1 Pakisaji belum memberikan keterangan resmi. Beberapa kali upaya konfirmasi dilakukan, namun belum ada jawaban.

 

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua sekolah negeri di Kabupaten Malang. Di tengah upaya pemerintah mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas, praktik-praktik pungutan yang tidak sesuai aturan justru bisa mencederai kepercayaan masyarakat.

 

Wali murid berharap, Dinas Pendidikan bisa bertindak tegas dan transparan. Agar tidak ada lagi keresahan serupa di kemudian hari. Pendidikan harusnya jadi ruang yang aman dan nyaman, bukan menjadi beban tambahan bagi orang tua.

 

Suara keadilan news.id akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Redaksi juga membuka ruang hak jawab bagi pihak SMPN 1 Pakisaji, Komite Sekolah, maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Ach/HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *