Banner Iklan
Hukum

Kepsek SMPN 1 Pakisaji Bungkam Terkait Dugaan Pungli Berkedok Renovasi, Humas Justru Minta Wartawan Buka Identitas Narasumber 

116
×

Kepsek SMPN 1 Pakisaji Bungkam Terkait Dugaan Pungli Berkedok Renovasi, Humas Justru Minta Wartawan Buka Identitas Narasumber 

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara Keadilan News.id – Etika komunikasi publik di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 1 Pakisaji Kabupaten Malang masih memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan renovasi sekolah tanpa kuitansi resmi yang dikeluhkan oleh sejumlah wali murid.

 

Ironisnya, di tengah kebungkaman kepala sekolah, pihak yang mengaku sebagai Humas SMPN 1 Pakisaji justru menghubungi wartawan Suara Keadilan News.id pada Sabtu, 18 Oktober 2026, bukan untuk memberikan klarifikasi atas substansi dugaan pungutan, melainkan untuk mempersoalkan pemberitaan dan meminta wartawan membuka identitas narasumber.

 

*UPAYA KONFIRMASI YANG TELAH DITEMPUH*

 

Sebagai wujud ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi Suara Keadilan News.id telah menempuh prosedur konfirmasi secara berjenjang dan profesional.

 

Konfirmasi pertama dilayangkan kepada Kepala SMPN 1 Pakisaji melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga Sabtu malam, tidak ada tanggapan. Pesan yang dikirimkan berstatus centang dua yang menandakan telah terkirim dan terbaca, namun tidak dibalas. Kondisi ini yang dalam bahasa jurnalistik sering disebut sebagai bungkam.

 

Di tengah upaya menunggu hak jawab dari kepala sekolah, redaksi justru menerima pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Humas SMPN 1 Pakisaji pada pukul 18.37 WIB.

 

Dalam pesan tersebut ia menulis: _“Saya humas SMPN 1 PAKISAJI… Merasa tertuduh atas video anda yg mengatakan bahwa humas mendatangi tempat kerja wali murid… apa anda punya bukti atas tuduhan tsb ??”_

 

Menanggapi hal tersebut, wartawan Suara Keadilan http://News.id menjelaskan bahwa informasi dalam pemberitaan sebelumnya bukan merupakan opini wartawan, melainkan berasal dari keterangan langsung wali murid yang dihimpun melalui proses wawancara jurnalistik yang sah.

 

Humas tersebut kemudian kembali mendesak: _“Tolong Kirimkan ke saya bukti tersebut. Klo humas mendatangi tempat kerja wali murid.”_

 

Desakan untuk membuka bukti dan identitas narasumber tersebut dijawab oleh wartawan dengan merujuk pada koridor hukum pers yang berlaku.

 

_“Narasumber dilindungi UU bapak, mohon maaf kami tidak bisa kirim hasil konfirmasi kami tersebut, kecuali Hakim pengadilan yang meminta, baru kami beberkan sepenuhnya,”_ jawab wartawan.

 

*MEMAHAMI HAK TOLAK WARTAWAN*

 

Perlu dipahami, jawaban wartawan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan bukan mengada-ada.

 

Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menyatakan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers mempunyai hak tolak.”

 

Hak tolak adalah hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas narasumber yang memang meminta untuk dilindungi kerahasiaannya.

 

Hal ini diperkuat dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.”

 

Dengan demikian, permintaan Humas SMPN 1 Pakisaji agar wartawan mengirimkan bukti pengakuan wali murid melalui chat pribadi merupakan permintaan yang bertentangan dengan undang-undang pers itu sendiri.

 

Meski didesak, wartawan Suara KeadilanNews.id tetap memberikan ruang hak jawab secara proporsional sesuai Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers tentang Hak Jawab.

 

_“Silakan membuat klarifikasi atau hak jawab saja apabila pengakuan wali murid tidak benar, dan akan kami publikasikan di runningan berita selanjutnya bapak…”_

 

*SUBSTANSI DUGAAN PUNGLI TIDAK TERJAWAB*

 

Menjadi ironi, dari seluruh rangkaian percakapan tersebut, tidak ada satu pun klarifikasi yang menyentuh substansi utama yang menjadi keresahan wali murid dan pertanyaan publik.

 

Humas tidak menjelaskan dan tidak membantah mengenai tiga poin utama dugaan, yaitu pertama, adanya penarikan dana renovasi dengan nominal yang ditentukan; kedua, tidak adanya kuitansi resmi dari sekolah atau komite sekolah atas setiap pembayaran; dan ketiga, adanya dugaan intimidasi terhadap wali murid yang menyampaikan keberatan, termasuk dengan mendatangi tempat kerja wali murid.

 

Humas hanya fokus pada perasaan pribadinya yang merasa tertuduh. Padahal, dalam kaidah jurnalistik, wartawan hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber.

 

Bahkan pertanyaan fundamental yang diajukan wartawan, yakni _“Ada apa dan kenapa Kepsek tidak memberikan tanggapan maupun keterangan resmi waktu kami konfirmasi mengenai hal tersebut hingga saat ini?”_ juga tidak mendapatkan jawaban.

 

*POTENSI PELANGGARAN REGULASI*

 

Jika dugaan pungutan tersebut benar adanya, maka praktik tersebut bertentangan dengan sejumlah regulasi. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara tegas mengatur bahwa sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak boleh ditentukan nominal maupun jangka waktunya. Sumbangan juga tidak boleh dipungut dari peserta didik atau orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

 

Selain itu, praktik pungutan yang disertai tekanan juga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta dapat dikaji dari sisi hukum pidana.

 

Sementara itu, upaya menghalang-halangi, mendesak, atau mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya merupakan pelanggaran serius. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.

 

*KOMITMEN Suara keadilannews DAN TANGGAPAN DINAS PENDIDIKAN*

 

Menanggapi kasus ini, Pj Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Muthoharoh, S.M., M.M., sebelumnya telah menyampaikan akan segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan dan meminta klarifikasi dari pihak SMPN 1 Pakisaji.

 

Suara Keadilan News.id menegaskan bahwa seluruh bukti berupa rekaman keterangan wali murid, bukti transfer, dan tangkapan layar percakapan, tersimpan secara utuh di meja redaksi dan akan dibuka sepenuhnya di hadapan Dewan Pers, Dinas Pendidikan, maupun Aparat Penegak Hukum apabila diminta secara resmi sesuai prosedur hukum, bukan melalui desakan di ruang chat pribadi.

 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi Kepala SMPN 1 Pakisaji dan Humas SMPN 1 Pakisaji, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, agar pemberitaan dapat berjalan berimbang, akurat, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. BERSAMBUNG…

 

Penulis: Ach – Kaperwil Jatim

Editor: Tim Redaksi Suara Keadilan News.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *