Banner Iklan
Hukum

Dugaan Pencemaran Biogas di Tlekung: Perdamaian Warga Tak Hapus Pidana, DLH Batu Terancam Dilaporkan ke Ombudsman

71
×

Dugaan Pencemaran Biogas di Tlekung: Perdamaian Warga Tak Hapus Pidana, DLH Batu Terancam Dilaporkan ke Ombudsman

Sebarkan artikel ini

KOTA BATU, SuaraKeadilanNews.id — Penanganan dugaan pencemaran lingkungan akibat pengolahan limbah kotoran sapi biogas milik Jianto di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, mendadak menuai sorotan tajam. Kendati konflik antarwarga dikabarkan telah berakhir damai, penegakan hukum lingkungan dinilai tidak boleh mandek begitu saja.

 

Tim Kuasa Hukum pengadu dari Maha Patih Law Office menegaskan bahwa perkara lingkungan hidup merupakan delik umum. Dengan demikian, kesepakatan damai di tingkat warga tidak serta-merta menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum secara tegas.

 

“Perkara ini bukan sekadar persoalan warga atau tetangga yang merasa terganggu karena bau maupun aliran limbah. Lebih dari itu, terdapat dugaan pencemaran lingkungan yang harus dilihat secara objektif,” tegas Kuasa Hukum Pengadu, Andi Rachmanto, S.H., Minggu (8/11/2026).

 

Sidak Jangan Sekadar Formalitas

Andi mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu agar tidak menyederhanakan persoalan publik ini menjadi sekadar konflik antartetangga. Pihaknya mendesak DLH untuk tidak menjadikan inspeksi mendadak (sidak) hanya sebagai formalitas administratif semata.

 

“Jangan sampai DLH hadir hanya sebatas sidak ketika ada aduan, kemudian setelah itu tidak ada tindakan konkret. Pengawasan lingkungan tidak boleh berhenti pada dokumentasi kegiatan atau formalitas kunjungan lapangan,” sindir Andi.

 

Ia menambahkan, pengolahan limbah tanpa izin resmi serta tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai jelas menabrak berbagai aturan mendasar, di antaranya:

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023).

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permen LHK No. 4 Tahun 2021 terkait kewajiban dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL).

 

Ancam Lapor ke Kementerian hingga Ombudsman RI

Lambannya respons dan minimnya tindakan konkret dari otoritas setempat memicu langkah hukum yang lebih luas. Jika DLH Kota Batu terus menunjukkan sikap pembiaran, pihak kuasa hukum memastikan bakal memboyong kasus ini ke instansi yang lebih tinggi.

 

“Apabila DLH Kota Batu terus abai dan tidak menunjukkan langkah konkret, kami akan tetap mengawal persoalan ini melalui koordinasi dan pengaduan ke DLH Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI, serta Inspektorat,” tegasnya.

 

Usut Bantuan Dinas Pertanian

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengolahan limbah biogas milik Jianto tersebut awalnya memanfaatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kota Batu yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun dalam pelaksanaannya, proyek pengolahan limbah tersebut diduga kuat dibangun mandiri tanpa pendampingan tim ahli maupun kajian teknis yang memadai.

 

Alhasil, pengolahan kotoran sapi tersebut saban hari menyebarkan bau busuk menyengat yang mengganggu pernapasan masyarakat sekitar dan menimbulkan gejolak sosial.

 

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pertanian Kota Batu terkait besaran kucuran anggaran serta mekanisme pengawasan proyek biogas tersebut. (Ach/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *