_Kuasa Hukum Dr. Zaibi Susanto Sebut Dakwaan JPU Prematur, Kabur, dan Hanya Pengulangan Normatif_
*SURABAYA, SuaraKeadilanNews.id* – Sidang perkara tindak pidana korupsi / Tipikor dengan terdakwa Neng Tiwik alias Sri Setyo Pratiwi` di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas I Surabaya` memasuki tahap akhir.
Tim penasihat hukum membacakan duplik sebagai jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum / JPU`. Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan pada pekan depan.
*”Tidak Ada Fakta Hukum Baru dari JPU”*
Dr. Zaibi Susanto, S.H., M.H. dan Dr. Mohammad Mashuri, S.H., M.H. selaku kuasa hukum menyatakan replik JPU tidak memuat fakta baru.
> _“Tidak ada fakta hukum baru dari penuntut umum. Yang disampaikan hanya pengulangan dalil-dalil normatif,”_ ujar tim di hadapan majelis.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. didampingi Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H.
*Dakwaan Dinilai Prematur dan Unsur Pasal Kabur*
Dalam duplik, penasihat hukum menilai dakwaan JPU prematur karena belum memenuhi unsur tindak pidana.
> _“Penuntut umum hanya memandang perkara secara legalistik, sedangkan kami berupaya mencari kebenaran objektif berdasarkan asas kepastian hukum bagi terdakwa,”_ katanya.
Tim juga menilai penerapan pasal masih kabur
> _“Unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi sehingga dakwaan tidak dapat dipertanggungjawabkan,”_ tegasnya.
*Soroti Keterangan Ahli dan Absennya Saksi Kunci*
Kuasa hukum mempersoalkan keterangan ahli yang diberikan melalui telekonferensi`. Mekanisme itu dinilai tidak sesuai KUHAP sehingga keabsahannya sebagai alat bukti patut dipertimbangkan.
Mereka juga menyoroti tidak dihadirkannya saksi pemberi suap Kondisi itu membuat unsur turut serta belum terbukti sempurna.
Selain itu, hubungan hukum disebut hanya terjadi antar pihak swasta, tidak melibatkan kepala desa. Unsur percobaan tindak pidana juga dinilai belum selesai dilakukan.
Atas dasar itu, tim memohon majelis menolak seluruh dakwaan dan tuntutan JPU serta menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan.
*Tuntutan 6 Tahun Lebih Berat dari Kasus Serupa*
Sebelumnya, JPU Kejari Sidoarjo menuntut Neng Tiwik 6 tahun penjara Tuntutan itu lebih berat dibanding vonis 4 tahun` terhadap Shohibul Yanto` dan 3 kepala desa Wonoayu di perkara terpisah.
*”Saya Bukan Pejabat Negara”*
Di luar sidang, Neng Tiwik mengaku tetap optimistis.
> _“Saya bukan pejabat negara, tidak merugikan keuangan negara, dan tidak melakukan kejahatan seperti yang didakwakan,”_ ujarnya.
Ia menilai tuntutan JPU tendensius dan arogan karena mengabaikan fakta persidangan. Ia mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan pesantren.
> _“Saya akan mengajukan banding. Di hati saya, saya bebas karena kebenaran ada di pihak saya,”_ pungkasnya.
Majelis Hakim akan membacakan putusan pekan depan. Putusan akan menentukan terdakwabebas atau dijatuhi pidana sesuai fakta persidangan.(HR)












