SEMARANG – suarakeadilannews.id – 24 Desember 2025. Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dituding tak berpihak kepada buruh usai pembahasan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026 belum juga rampung.
Bahkan para buruh sempat turun ke jalan untuk menggelar aksi protes terkait nasib upah mereka tersebut.
Tudingan terhadap orang nomor satu di Jateng tersebut usai Ahmad Luthfi melontarkan komentar mengenai deadlock-nya pembahasan UMP dan UMK di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua DPD Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jateng, Danang Herisubyantoro menyebut bahwa apa yang dituduhkan kepada Ahmad Luthfi tersebut tak tepat.
Menurutnya, sebagai seorang pejabat publik memang Ahmad Luthfi jawaban atau respon terkait pertanyaan mengenai deadlock pembahasan UMP itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan.
Bukan tanpa alasan, menurut Danang secara aturan memang pembahasan UMP berada di ranah Dewan Pengupahan.
“Kalau itu hanya Framing gak bener, secara aturan kan memang pembahasan UMP UMK berada di tangan dewan pengupahan,” ungkap Danang.
Namun menurut Danang menegaskan bahwa Ahmad Luthfi tak mungkin berpangku tangan apabila ada ketidaksesuaian penentuan UMP.
“Pastinya sebagai Gubernur, Bapak Ahmad Luthfi tidak akan tinggal diam ketika penentuan upah itu tidak sesuai aturan,” tegas Danang.
“Sebagai pejabat publik dan orang nomor satu di Jawa Tengah. Bapak Ahmad Luthfi pastinya akan berpegangan pada aturan termasuk di dalam hal ini aturan pembahasan upah yang telah digedog Mahkamah Konstitusi yaitu upah buruh harus memenuhi standar hidup layak,” pungkasnya.
(Jurnalis. Purnomo)












