SKN.ID – JAWA TIMUR – 02/10/2024 .Kasus ilegal logging di Bojonegoro menunjukkan kompleksitas yang mendalam terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Latar belakang kasus ini berawal dari laporan yang diajukan oleh Didik Hono, yang mencatat tindakan ilegal yang terjadi pada 19 Januari 2024. Pihak pelapor menyebutkan bahwa kegiatan ini terjadi di kawasan RPH Kaliaren, tepatnya di petak 80 M, yang merupakan area hutan yang dilindungi. Pelaku yang teridentifikasi dalam laporan meliputi Krani bin Sukijan, Saidi bin Sadiman, dan Suwito bin Dasar, sementara satu pelaku masih buron.
Didik Hono mengemukakan bahwa tindakan ilegal yang dilaporkannya melanggar sejumlah pasal dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Pelapor berusia 45 tahun dengan pekerjaan sebagai petugas Perhutani ini, merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya alam dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Identitas para tersangka diungkapkan dengan lengkap, termasuk umur dan alamat tempat tinggal, memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran ini.
Pelaporan resmi dilakukan ke polisi pada pukul 00.15 WIB dengan surat tanda penerimaan yang diterima pada tanggal 20 Januari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelapor telah mengikuti prosedur hukum yang benar dalam melaporkan tindak pidana ini. Proses ini mencerminkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dengan melaporkan kegiatan ilegal kepada pihak berwenang.
Keluarga dari para tersangka, khususnya yang telah ditangkap, mengeluhkan ketidakjelasan mengenai penangkapan DPO yang masih berkeliaran. Kehadiran DPO yang tidak tertangkap menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pihak yang merasa pelanggaran hukum telah dilakukan. Keluhan ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum yang ada, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menghadapi situasi ini.
Pihak kepolisian menerima laporan tersebut dan berkomitmen untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus ini. Tanggapan awal menunjukkan bahwa polisi menyadari pentingnya ketepatan respon dalam penanganan kasus ilegal logging, terutama yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat menanggulangi aksi ilegal ini secara lebih komprehensif.
Kasus ini membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan undang-undang yang mengatur perlindungan hutan dan penegakan hukum di Indonesia. Ilegal logging tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum yang adil.
( Reporter Sardiono )
