Malang, Suara keadilannews.id – Nilainya tidak kecil. Rp 7,66 triliun. Luasnya juga tidak sedikit. Hampir 1.387 hektare, tersebar di 9 kabupaten / kota.
Itulah gambaran awal aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah kerja Bakorwil III Malang. Namun di balik angka yang besar itu, masih ada persoalan yang belum selesai: data belum valid, dokumen belum lengkap, dan status hukum belum semuanya jelas.
Persoalan itulah yang dibedah dalam Rapat Koordinasi Persiapan Inventarisasi dan Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kerja Bakorwil Malang Tahun 2026, Senin (26/10/2026), di Ruang Arjuno Bakorwil Malang.
Rapat dibuka langsung Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar. Hadir perwakilan BPKAD Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah, SKPD, UPT, dan cabang dinas terkait.
_Angka Besar, Masalah Juga Besar_
Berdasarkan data awal yang diterima Bakorwil Malang, terdapat 1.392 bidang aset di wilayah kerjanya. Luasnya sekitar 13,87 juta meter persegi atau 1.386,94 hektare. Nilai perolehannya tercatat sekitar Rp 7,66 triliun.
Namun Asep menegaskan, data itu masih data awal. Belum bisa dijadikan pegangan final sebelum diverifikasi satu per satu.
“Data awal ini menjadi titik berangkat untuk melakukan validasi bersama. Kita perlu memastikan bahwa setiap bidang aset memiliki identitas yang jelas, dokumen pendukung yang dapat ditelusuri, serta informasi mengenai kondisi dan pemanfaatannya,” ujar Asep.
Salah satu persoalan paling krusial adalah sertifikasi tanah. Dari 1.392 bidang, baru 690 bidang atau sekitar 49,6 persen yang kolom nomor sertifikatnya sudah terisi.
Itupun belum tentu beres. Sebab pencantuman nomor sertifikat masih harus diteliti lagi, apakah dokumennya sah dan sesuai dengan status kepemilikan Pemprov Jatim.
Sementara sisanya, yang belum ada info sertifikat atau masih memakai dokumen lain, harus ditelusuri dari dokumen asli, riwayat perolehan, hingga kondisi penguasaan di lapangan. Jika perlu, koordinasi dengan instansi pertanahan dilakukan sesuai ketentuan.
_Bukan Sekadar Dicatat, Tapi Harus Jelas Statusnya_
Menurut Asep, kesalahan lama dalam pengelolaan aset adalah menganggap aset cukup dicatat di administrasi.
Padahal, aset yang tercatat tapi tidak diketahui kondisi fisiknya, tidak jelas siapa yang menguasai, dan tidak jelas dimanfaatkan untuk apa, justru berpotensi menjadi masalah di kemudian hari.
“Besarnya jumlah dan nilai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di sembilan kabupaten/kota wilayah kerja Bakorwil Malang menunjukkan pentingnya pengelolaan aset yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu memastikan bahwa setiap bidang aset tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi juga diketahui kondisi fisiknya, kejelasan dokumen kepemilikannya, status penguasaannya, serta penggunaan dan pemanfaatannya,” tegasnya.
Karena itu, proses inventarisasi kali ini tidak berhenti di pengumpulan data. Harus sampai ke pemeriksaan lapangan, rekonsiliasi, hingga tindak lanjut.
_Siapa Kerjakan Apa, Harus Jelas_
Agar tidak saling lempar tanggung jawab, rapat ini juga menyepakati pembagian peran.
BPKAD Provinsi Jawa Timur memberikan arahan teknis, data dasar, pedoman validasi, dan koordinasi tindak lanjut.
Bakorwil Malang memfasilitasi koordinasi kewilayahan, memetakan kendala, dan memantau perkembangan penyelesaian.
Sementara perangkat daerah pengguna aset wajib menyiapkan data dan dokumen, memberi akses pemeriksaan, mengklarifikasi kondisi aset, dan melaksanakan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Pemerintah kabupaten/kota maupun pihak terkait lain bisa dilibatkan untuk memberi informasi kewilayahan dan memfasilitasi persoalan lintas pemerintahan.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap BPKAD Provinsi Jawa Timur bersama Bakorwil Malang dan seluruh perangkat daerah, UPT, serta cabang dinas terkait dapat menyamakan format pendataan, memvalidasi data aset, mengidentifikasi permasalahan, dan menyepakati langkah tindak lanjut yang jelas,” ujar Asep.
Ia juga menekankan, setiap temuan harus ada penanggung jawabnya, ada target waktunya, dan ada mekanisme pemantauannya.
“Setiap temuan harus memiliki penanggung jawab, target waktu penyelesaian, dan mekanisme pemantauan agar proses inventarisasi tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan pengelolaan aset yang terukur,” lanjutnya.
_Empat Prinsip: Data Akurat, Status Jelas, Aset Bermanfaat_
Dalam paparannya, Asep menekankan empat prinsip utama: validitas data, kepastian status, tindak lanjut yang jelas, dan kolaborasi.
Validitas data artinya setiap bidang aset harus punya identitas dan bukti pendukung yang bisa ditelusuri. Kepastian status artinya jelas legalitasnya, penguasaannya, kondisinya, dan penggunaannya. Tindak lanjut yang jelas artinya setiap masalah ada yang tanggung jawab dan ada target selesainya. Dan semua itu hanya bisa jalan lewat kolaborasi.
“Prinsip yang kita dorong adalah data akurat, status jelas, dan aset bermanfaat. Pengelolaan aset harus didukung data yang valid, kepastian status yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tindak lanjut yang jelas atas setiap permasalahan. Semua itu membutuhkan kolaborasi yang konsisten antarlembaga,” ungkapnya.
Hasil yang diharapkan dari proses ini bukan sekadar tumpukan laporan. Tetapi daftar aset terverifikasi, peta permasalahan, penetapan penanggung jawab, target waktu penyelesaian, dan laporan perkembangan yang bisa dipantau.
_Bakorwil Akan Kawal Sampai Tuntas_
Di akhir rapat, disepakati data aset yang sudah ada menjadi dasar awal untuk dicocokkan, diklarifikasi, dan diperbarui. Persoalan yang belum bisa diselesaikan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
Asep memastikan, Bakorwil Malang tidak hanya menjadi penyelenggara rapat. Bakorwil akan menjalankan fungsi koordinasi dan pemantauan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya.
“Bakorwil Malang akan terus memfasilitasi koordinasi dan memantau perkembangan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan. Harapannya, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama, data aset semakin akurat, permasalahan terpetakan dengan baik, dan setiap langkah penyelesaian dapat dipantau secara jelas,” pungkasnya.
Dengan penguatan koordinasi ini, pengelolaan BMD di wilayah kerja Bakorwil III Malang diharapkan semakin tertib secara administrasi, memiliki kepastian hukum, dan mampu mendukung pemanfaatan aset secara optimal untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.(HR)
