Banner Iklan
Berita Daerah

Awas Pungli Berkedok Sumbangan! Kepsek Jangan Coba-Coba Lepas Tangan, Permendikbud Jelas Melarang*

106
×

Awas Pungli Berkedok Sumbangan! Kepsek Jangan Coba-Coba Lepas Tangan, Permendikbud Jelas Melarang*

Sebarkan artikel ini

*Awas Pungli Berkedok Sumbangan! Kepsek Jangan Coba-Coba Lepas Tangan, Permendikbud Jelas Melarang*

*MALANG, SuaraKeadilanNews.id —* Praktik pungutan liar berkedok sumbangan di lingkungan sekolah negeri kembali meresahkan para wali murid. Modusnya semakin rapi, mulai dari dalih kesepakatan komite hingga penggunaan surat pernyataan bermaterai untuk mengikat orang tua siswa. Padahal, regulasi secara tegas menyatakan bahwa sekolah negeri hanya mengenal istilah sumbangan sukarela, bukan pungutan wajib.

Sorotan tajam ini salah satunya mengarah pada kasus dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela di SMP Negeri 2 Sumberpucung, Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, wali murid kelas 7 sempat dikumpulkan pada 10 Oktober 2026 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, para orang tua diwajibkan membawa bolpoin dan materai Rp10.000, serta diduga dihadapkan pada angka “ideal” sebesar Rp160.000 per bulan atau setara dengan Rp1,92 juta per tahun. Ironisnya, pertemuan itu juga diwarnai dengan imbauan agar wali murid tidak menyebarluaskan informasi tersebut dengan membawa-bawa narasi Undang-Undang ITE.

Pemerhati kebijakan publik, Danang Soenardono, menegaskan bahwa kepala sekolah (kepsek) tidak boleh bersikap pasif atau cuci tangan manakala terjadi penarikan dana di luar ketentuan yang berlaku.

“Bila ada pungutan, maka kepsek bertanggung jawab penuh, tidak bisa lepas tangan atau berdalih itu urusan komite dengan wali murid. Sebab, mekanisme penggalangan dana oleh komite pun wajib membuat proposal dan harus diketahui oleh kepala sekolah, sebagaimana termaktub dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat 3,” tegas Danang saat dikonfirmasi, Jum’at (23/10/2026).

Berdasarkan ketentuan hukum, seperti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, terdapat garis batas yang jelas antara sumbangan dan pungutan. Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak memiliki patokan nominal maupun batas waktu tertentu. Sebaliknya, pungutan bersifat wajib, mengikat, memiliki besaran nominal tetap, dan tenggat waktu, yang mana hal tersebut dilarang keras dilakukan di sekolah negeri.

Fakta di lapangan justru menunjukkan praktik yang kontradiktif. Wali murid disodorkan frasa “sukarela yang ideal dan terukur” dan diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai. Kebebasan orang tua untuk menyumbang semampunya dinilai menjadi semu dan sarat akan tekanan psikologis. Belum lagi persoalan transparansi, di mana pembayaran yang ditarik disebut-sebut tidak disertai kuitansi resmi dan hanya melalui mekanisme transfer.

Menanggapi polemik ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akhirnya buka suara. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si., bersama Pj. Kabid SMP, Muthoharoh, S.M., M.M., menyatakan telah melakukan klarifikasi serta pendalaman bersama pihak sekolah, komite, dan perwakilan wali murid.

“Informasi terbaru mengenai pertemuan wali murid tanggal 10 Oktober 2026, termasuk surat pernyataan bermaterai, besaran sumbangan, dan penyampaian terkait UU ITE, akan kami tindak lanjuti dengan meminta penjelasan dan dokumen pendukung agar diperoleh informasi yang utuh dan objektif,” ujar Bagus Sulistyawan.

Pj. Kabid SMP, Muthoharoh, juga memberikan peringatan keras kepada pihak sekolah dan pengurus komite agar tidak mempermainkan aturan yang ada.

“Kami tekankan bahwa sumbangan wali murid harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak dikaitkan dengan hak anak dalam memperoleh layanan pendidikan di sekolah,” tegas Muthoharoh.

Respon cepat ini sebelumnya juga telah ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Malang, Hendra yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi di lapangan.

Kini, publik di Kabupaten Malang menanti langkah nyata dari instansi terkait. Bukan sekadar klarifikasi di atas kertas, melainkan tindakan tegas dan transparan untuk menghentikan praktik “sukarela ideal” bermaterai yang mencederai keadilan sosial di dunia pendidikan. *(Skr/Tim)*
*BERSAMBUNG…*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *