Banner Iklan

BAKORWIL MALANG DORONG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI INTERVENSI DI HULU

52
×

BAKORWIL MALANG DORONG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI INTERVENSI DI HULU

Sebarkan artikel ini

MALANG, suarakeadilannews.id – Badan Koordinasi Wilayah I Malang meminta sembilan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah kerjanya memperkuat intervensi pencegahan stunting sejak hulu. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap anak di Jawa Timur tumbuh dan berkembang secara optimal.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Bakorwil I Malang, Asep Kusdinar, saat membuka _Monitoring Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)_ serta _Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2026_ di Kantor Bakorwil Malang, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan ini diikuti Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo.

Stunting Merupakan Persoalan SDM

Asep Kusdinar menegaskan, stunting tidak dapat dipandang sebagai persoalan gizi semata. Dampaknya menyangkut kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

“Stunting bukan semata-mata persoalan pertumbuhan fisik anak atau masalah gizi, tetapi merupakan persoalan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang,” ujar Asep.

Ia menjelaskan, stunting berdampak pada perkembangan otak, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, hingga produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Intervensi Harus Dimulai Sejak Dini

Asep mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan stunting. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu hingga anak mengalami gangguan pertumbuhan.

“Kita harus memperkuat intervensi sejak hulu, jangan tunggu anak menjadi stunting,” katanya.

Intervensi hulu mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan juga menjadi perhatian.

Pendekatan ini mengacu pada kerangka PPPS 2026 yang menargetkan penelaahan terhadap 31 indikator kinerja pada enam kelompok sasaran.

*Aksi Konvergensi Ditekankan pada Hasil*
Dalam forum tersebut, Asep juga menekankan agar Aksi Konvergensi tidak berhenti pada aspek administratif.

“Aksi Konvergensi tidak semata-mata menjadi pemenuhan tahapan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan intervensi benar-benar terencana, terlaksana, dan memberikan hasil,” tegasnya.

Data hasil pelaksanaan program, lanjutnya, harus digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan, menentukan prioritas sasaran, dan memastikan efektivitas anggaran daerah.

Sebanyak 45 peserta dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3KB, dan DPMD dari sembilan daerah hadir dan memaparkan capaian, permasalahan, serta rencana tindak lanjut Semester I 2026.

*Penguatan Koordinasi Kewilayahan*
Asep berharap hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang untuk berkolaborasi, saling belajar, memperkuat koordinasi, dan menghasilkan langkah perbaikan yang konkret untuk Semester II Tahun 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen bersama. Dengan semangat kolaborasi, Bakorwil Malang akan terus memperkuat fungsi koordinasi guna memastikan intervensi berjalan konvergen, berbasis data, dan tepat sasaran.

(HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *