Banner Iklan

BAKORWIL MALANG JEMBATANI 25 TAHUN SENGKETA ASET SONGGORITI, PEMKAB MALANG – PEMKOT BATU SEPAKATI JALAN KELUAR

75
×

BAKORWIL MALANG JEMBATANI 25 TAHUN SENGKETA ASET SONGGORITI, PEMKAB MALANG – PEMKOT BATU SEPAKATI JALAN KELUAR

Sebarkan artikel ini

 

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Setelah 25 tahun terkatung-katung tanpa kepastian hukum, persoalan aset kawasan wisata Songgoriti akhirnya menemukan titik terang. Dua daerah yang selama ini saling klaim, Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu, untuk pertama kalinya kembali duduk satu meja dalam forum fasilitasi resmi yang dipimpin langsung *Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, Kamis (17/9/2026).*

Pertemuan bersejarah ini menjadi momentum penting. Bukan sekadar forum biasa, melainkan pembuka pintu penyelesaian sengketa aset seperempat abad yang selama ini buntu.

“Penyelesaian aset kawasan Songgoriti ini sudah 25 tahun. Sejak ditetapkannya Kota Batu sebagai pemerintahan daerah otonom, persoalan ini belum menemukan titik temu. Baru pada 17 September ini kita bisa duduk bersama dan menyepakati sesuai dengan Berita Acara,” ujar Asep tegas.

Saling Klaim 25 Tahun, Bakorwil Ambil Posisi Tengah

Menurut Asep, berlarutnya persoalan Songgoriti bukan karena tidak ada upaya. Dua pemerintah daerah sama-sama kukuh dengan argumentasi hukum dan dasar peraturan perundang-undangan yang mereka yakini.

“Selama ini Pemkab Malang dan Pemkot Batu sama-sama bertahan karena punya alasan masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan yang menguatkan posisi masing-masing,” jelasnya.

Di sinilah peran vital Bakorwil Malang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diuji. Bakorwil tidak datang untuk menghakimi siapa menang siapa kalah, melainkan membuka ruang dialog yang selama 25 tahun tertutup rapat.

“Bakorwil Malang berada di tengah. Kita fasilitasi, kita komunikasikan, kita sinkronkan. Persoalan yang sudah berlangsung lama ini harus kita cari solusinya bersama,” tegasnya.

Akar Masalah: BAST 2003 Tak Cantumkan Songgoriti

Persoalan Songgoriti sejatinya berakar dari sejarah pembentukan *Kota Batu sebagai daerah otonom baru* hasil pemekaran dari Kabupaten Malang berdasarkan *UU Nomor 11 Tahun 2001.*

Undang-undang tersebut mengamanatkan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dari daerah induk kepada daerah otonom baru. Sebagian besar aset memang telah diserahterimakan pada tahun 2003 melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Namun fakta krusialnya, kawasan wisata Songgoriti tidak tercantum dalam BAST 2003. Inilah yang menjadi bom waktu dan melahirkan dualisme klaim penguasaan hingga seperempat abad.

Di satu sisi, secara administratif Songgoriti berada di wilayah *Kota Batu*. Di sisi lain, secara pencatatan aset, kawasan tersebut masih tercatat dan dikelola oleh BUMD Kabupaten Malang. Kondisi inilah yang membuat persoalan semakin rumit.

Bukan Soal Menang Kalah, Tapi Kepastian Hukum

Asep menegaskan, Bakorwil Malang mengambil posisi sebagai fasilitator dialog netral. Fokusnya adalah mendorong harmonisasi kebijakan, memberikan kepastian hukum, serta memitigasi potensi risiko hukum di kemudian hari.

Fungsi tersebut sejalan dengan mandat Bakorwil dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, sekaligus mendukung program prioritas Gubernur Jawa Timur.

“Jangan sampai perbedaan pandangan membuat persoalan terus berlarut-larut. Yang kita cari adalah solusi yang sesuai ketentuan, memberikan kepastian hukum, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Asep.

Dalam forum tersebut, skema win-win solution menjadi tawaran konkret. Salah satu gagasan yang menguat adalah pengelolaan bersama atau joint management, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian manfaat ekonomi secara proporsional, serta keselarasan pengembangan kawasan dengan tata ruang Kota Batu.

Pintu Telah Terbuka, Kini Saatnya Aksi Nyata

Asep menekankan, kesepakatan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak adalah pijakan awal yang sangat penting, namun masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku.

*”Yang penting hari ini kita sudah membuka pintu. Setelah 25 tahun, Pemkab Malang dan Pemkot Batu bisa duduk bersama dan menyepakati langkah ke depan. Ini momentum yang harus kita jaga,”* ujarnya.

Bagi Bakorwil Malang, penyelesaian Songgoriti menjadi bukti nyata bahwa perbedaan kepentingan antardaerah dapat dikelola melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

*”Ini bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini soal bagaimana dua pemerintah daerah bisa mencari solusi bersama. Ketika komunikasi terbuka, ruang penyelesaian akan selalu ada,”* tutur Asep.

Ia berharap, kesepakatan ini menjadi fondasi kuat bagi tahapan penyelesaian berikutnya, sehingga persoalan aset yang telah berlangsung 25 tahun tersebut dapat ditangani secara terarah, akuntabel, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Bakorwil Malang akan terus mendorong kolaborasi dan gotong royong. Kita ingin setiap persoalan pembangunan di wilayah ini tidak berhenti pada perbedaan, tetapi bisa kita orkestrasi menjadi solusi,” pungkasnya.

Setelah 25 tahun terkatung-katung, Songgoriti akhirnya kembali mempertemukan Kabupaten Malang dan Kota Batu di satu meja. Kini tantangannya adalah memastikan titik temu tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan benar-benar menjadi langkah konkret menuju kepastian hukum, tata kelola aset yang baik, dan kesejahteraan masyarakat Malang Raya.

(HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *