Banner Iklan

*Bakorwil Malang Kawal Relokasi TPS Kaliwaron: Kesehatan Lingkungan dan Hak Pendidikan Tak Bisa Ditawar*

91
×

*Bakorwil Malang Kawal Relokasi TPS Kaliwaron: Kesehatan Lingkungan dan Hak Pendidikan Tak Bisa Ditawar*

Sebarkan artikel ini

*MALANG, Suara keadilanNews.id* – Tekanan lingkungan yang dirasakan warga dan pelajar di sekitar SMKN 5 Surabaya akhirnya mendapat titik terang. Badan Koordinasi Wilayah III Malang memastikan akan mengawal penuh proses relokasi TPS Kaliwaron agar pelayanan sampah berjalan, tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan.

Langkah itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di SMKN 5 Surabaya, Rabu (13/5/2026). Pertemuan dipimpin langsung Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, dan mempertemukan berbagai pihak: Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya-Sidoarjo, perangkat kecamatan dan kelurahan, pihak sekolah, komite, wali murid, perwakilan siswa, hingga pihak swasta terkait.

Suasana rapat berlangsung dinamis. Berbagai keluhan disampaikan secara terbuka. Wali murid menyoroti bau dan polusi yang mengganggu aktivitas belajar anak mereka. Siswa juga menyampaikan bahwa kenyamanan di lingkungan sekolah terganggu akibat kedekatan TPS dengan area pendidikan.

“Ini bukan sekadar soal sampah. Ini soal hak anak-anak untuk belajar dalam lingkungan yang sehat dan nyaman. Itu hak dasar yang harus dijaga negara,” ujar salah satu perwakilan wali murid dalam forum.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa persoalan TPS Kaliwaron tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi agar solusi yang dihasilkan cepat, terukur, dan berkelanjutan.

“Bakorwil hadir untuk memastikan semua pihak duduk bersama. Penanganan TPS Kaliwaron menyangkut tiga hal besar: kenyamanan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan keberlangsungan proses pendidikan di SMKN 5 Surabaya,” tegasnya.

Menurut Asep, pemerintah harus menghindari solusi instan yang hanya memindahkan masalah. Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, bertahap, dan sesuai kajian teknis serta regulasi yang berlaku.

“Kami ingin pelayanan persampahan tetap berjalan. Tapi kualitas lingkungan pendidikan dan kesehatan masyarakat harus jadi prioritas utama. Itu tidak bisa ditawar,” tambahnya.

Kesepakatan Relokasi dengan Syarat Ketat

Dari hasil musyawarah, seluruh pihak sepakat bahwa TPS Kaliwaron perlu ditangani serius karena sudah menimbulkan dampak nyata. Penutupan dan relokasi disetujui, dengan catatan pelayanan sampah tidak boleh terganggu.

Pemkot Surabaya bersama perangkat daerah terkait akan melakukan kajian teknis terhadap lokasi alternatif. Prosesnya meliputi verifikasi kelayakan lahan, kajian lingkungan, hingga penyusunan rencana relokasi. Lokasi yang diusulkan masyarakat juga akan masuk dalam bahan pertimbangan.

Asep menekankan, kesepakatan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab bersama. Tanpa komitmen, proses relokasi berisiko mandek atau menimbulkan konflik baru.

“Kesepakatan yang sudah dibangun bersama ini harus dihormati. Semua pihak harus menjaga komitmen agar proses penanganan dan relokasi TPS Kaliwaron berjalan kondusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat maupun lingkungan pendidikan,” katanya.

Harapan Warga: Jangan Cuma di Atas Kertas

Bagi warga sekitar dan keluarga siswa SMKN 5 Surabaya, rapat ini menjadi secercah harapan. Mereka berharap proses relokasi tidak berhenti di forum dan dokumen, tetapi benar-benar dilaksanakan di lapangan.

“Kami ingin anak-anak bisa belajar tanpa khawatir bau dan lalat. Kami juga tidak menolak pelayanan sampah, tapi carilah tempat yang tidak merugikan sekolah dan permukiman,” ujar salah satu warga.

Kini bola ada di tangan Pemkot Surabaya dan instansi terkait. Publik akan menilai sejauh mana kesepakatan ini dijalankan. Bagi Bakorwil Malang, kasus TPS Kaliwaron menjadi ujian nyata apakah koordinasi lintas sektor bisa benar-benar menjawab suara keadilan masyarakat.(Heri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *