*
*MALANG, Suara keadilanNewd.id* – Bakorwil III Malang menggeber percepatan sinkronisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Langkah kolaboratif itu ditempuh untuk menjawab tantangan klasik: banyak lulusan SMK dan balai latihan kerja (BLK) yang belum terserap pasar kerja.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar saat membuka kegiatan Penyelarasan Kurikulum Pelatihan dan Kebutuhan DUDIKA di Aula Bakorwil Malang, Selasa (19/5/2026). Forum yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim itu merupakan implementasi program kerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Jawa Timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bappeda Jatim, Dinas Pendidikan Jatim, KADIN Jatim, perguruan tinggi, BLK, serta perangkat daerah dari delapan kabupaten/kota wilayah kerja Bakorwil Malang.
*Kolaborasi Harga Mati*
Asep Kusdinar menyebut, penguatan SDM vokasi tidak bisa dikerjakan sektoral. Ego lembaga harus ditanggalkan. Sebab, problem pengangguran lulusan vokasi adalah problem bersama.
“Pembangunan SDM vokasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri itu harga mati. Tujuannya satu, menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja,” tegas Asep.
Dia mengungkapkan, data menunjukkan masih tingginya angka pengangguran terbuka dari lulusan SMK. Di sisi lain, banyak industri kesulitan mencari tenaga terampil sesuai kebutuhan. “Artinya ada _gap_. Ada yang tidak nyambung antara yang diajarkan di sekolah dan BLK dengan yang dibutuhkan pabrik,” ujarnya.
*Kurikulum Wajib Libatkan Industri*
Karena itu, Asep mendorong penyelarasan kurikulum menjadi agenda prioritas. Kurikulum pelatihan vokasi tidak boleh lagi disusun sepihak di belakang meja birokrasi. DUDIKA harus dilibatkan sejak perencanaan.
“Harus duduk bareng. Tanya langsung ke industri, mereka butuh kompetensi apa, skill apa, sertifikasi apa. Kalau perlu, praktisi industri masuk kelas. Guru dan instruktur magang di perusahaan,” bebernya.
Menurut Asep, forum seperti ini harus menghasilkan peta jalan yang konkret. Bukan sekadar diskusi, tapi ada komitmen dan aksi. Lulusan vokasi Jatim harus dibekali tiga hal: kompetensi akademik, keterampilan teknis yang relevan, dan etos kerja industri.
“Jangan sampai anak-anak kita hanya pegang ijazah, tapi tidak siap kerja. Atau siap kerja, tapi tidak sesuai kebutuhan. Dua-duanya rugi,” tambah Asep.
*Bakorwil Kawal 8 Daerah*
Sebagai koordinator wilayah, Bakorwil Malang menyatakan siap mengawal implementasi hasil penyelarasan kurikulum di delapan daerah. Yakni Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Lumajang.
Bakorwil akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor antara SMK, BLK, politeknik, KADIN, asosiasi industri, dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya, memastikan kebijakan TKDV Jatim benar-benar turun sampai ke lembaga pelatihan di daerah.
“Kami akan terus dukung penguatan koordinasi. Targetnya jelas, tingkat pengangguran lulusan vokasi turun. Sebaliknya, daya saing tenaga kerja Jawa Timur naik. Itu baru namanya solusi,” tandas Asep.
Penguatan sinergi lembaga pendidikan, pelatihan vokasi, dan industri menjadi kunci utama program TKDV Jatim. Harapannya, Jawa Timur mampu mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap disrupsi teknologi dan kebutuhan industri 4.0 maupun 5.0.
*(heri)*


