Tuban,->: Pembangunan tower pemancar atau menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) di Dusun Gembong, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, diduga tidak mengantongi izin resmi. Pembangunan tersebut menuai sorotan lantaran lokasinya yang berada sangat dekat dengan permukiman warga, Selasa (10/2/2026).
Sesuai ketentuan, pembangunan menara telekomunikasi seharusnya memperhatikan jarak aman sekitar 50 hingga 100 meter dari permukiman warga guna meminimalisir risiko keselamatan dan dampak lingkungan. Namun, hal tersebut diduga tidak diindahkan oleh PT Sumbersolusindo Hitech selaku pelaksana pembangunan tower di lokasi tersebut.
Diketahui, tower pemancar tersebut dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 meter persegi milik Ketua RT 04/RW 04 setempat. Lahan tersebut dikontrak oleh pihak pelaksana selama 12 tahun dengan nilai kontrak sekitar Rp132 juta. Selain itu, pihak pelaksana juga memberikan kompensasi kepada warga sekitar sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga untuk 21 KK.
Pembangunan tower pemancar yang berada di dekat permukiman warga wajib mematuhi sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:
-
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 18 Tahun 2014 tentang persyaratan teknis dan administratif menara telekomunikasi;
-
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang dan Bangunan;
-
Peraturan Daerah (Perda) terkait tata ruang dan bangunan di wilayah setempat.
Apabila pembangunan tower dilakukan tanpa izin pendirian yang sah, maka dapat melanggar beberapa ketentuan hukum, antara lain:
-
Pasal 161 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terkait sanksi pembangunan fasilitas yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat tanpa izin;
-
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengenai sanksi pelanggaran tata ruang;
-
Pasal 136 Permenkominfo Nomor 18 Tahun 2014, yang mengatur sanksi pembangunan menara telekomunikasi tanpa izin.
Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, hingga pembongkaran tower apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
Berkaitan dengan hal tersebut, awak media telah berupaya mengonfirmasi penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban, dalam hal ini Sutaji selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban, namun hingga berita ini ditayangkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.,..













