*MALANG, SuaraKeadilanNews.id* – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Malang bergerak cepat mengevaluasi Program Bongkar Ratoon Tebu 2026. Langkah itu diambil untuk memastikan persoalan yang muncul pada pelaksanaan 2025 tidak terulang.
Evaluasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) di aula Kantor Dinas TPHBun, Kamis (21/5/2026). Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas TPHBun Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Saniputera, dan dihadiri penyuluh pertanian lapangan, koordinator lapangan (korlu), perwakilan TNI, kelompok tani, serta manajemen PG Krebet Baru dan PG Kebonagung.
_“Kami tidak ingin 2026 mengulang kesalahan 2025. Karena itu, evaluasi ini penting untuk mitigasi sejak awal,”_ kata Avicenna kepada _SuaraKeadilanNews.id_, usai rakortek.
*Tiga Titik Rawan Jadi Fokus*
Menurut Avicenna, ada tiga tahapan krusial dalam Program Ratoon yang rawan masalah dan akan diperketat pengawasannya.
_Pertama_, validasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Dia mewajibkan seluruh penyuluh melakukan _ground checking_ atau cek langsung ke lapangan. _“Data CPCL harus real. Lahan yang diusulkan harus benar-benar ada, milik petani, dan siap untuk dibongkar,”_ tegasnya. Pada 2025, ditemukan kasus lahan belum siap namun benih sudah dikirim, sehingga memicu protes petani.
_Kedua_, sinkronisasi distribusi benih tebu. Avicenna meminta waktu pengiriman benih disesuaikan dengan kesiapan lahan petani. _“Jangan sampai benih datang duluan, lahan belum diolah. Atau lahan sudah siap, benih belum ada. Miskomunikasi seperti ini harus dihilangkan,”_ ujarnya.
_Ketiga_, pengawasan penyaluran bantuan Hari Orang Kerja (HOK). Bantuan yang ditransfer langsung ke rekening kelompok tani itu, kata dia, wajib diterima 100 persen oleh petani. _“Tidak boleh ada potongan dengan alasan apa pun. Kami akan awasi penyalurannya sampai ke petani,”_ imbuh Avicenna.
Dia menambahkan, koordinasi antara penyuluh dan korlu akan diperkuat. Tujuannya agar setiap kendala di lapangan bisa cepat diatasi sebelum menjadi polemik luas.
*Dukung Program Presiden Prabowo*
Avicenna menegaskan, Pemerintah Kabupaten Malang mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada gula nasional yang juga akan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang.
_“Ini program prioritas nasional. Kita di daerah wajib menyukseskan. Keberhasilan ratoon ini tolok ukur kita mendukung Presiden,”_ ujarnya.
*Target 7.500 Hektare, Verifikasi BRMP Jatim*
Program Bongkar Ratoon Tebu 2026 di Kabupaten Malang menargetkan peremajaan seluas 7.500 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 5.000 hektare lahan indikatif saat ini sudah masuk tahap perencanaan awal.
Program tersebut mendapat dukungan dari dua pabrik gula besar, yakni PG Krebet Baru dan PG Kebonagung. Nantinya, seluruh usulan CPCL dari kelompok tani akan diverifikasi oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Timur sebelum ditetapkan. _“Verifikasi ganda ini untuk menjamin akuntabilitas program,”_ jelas Avicenna.
Dia menegaskan, program bongkar ratoon atau peremajaan tebu merupakan program resmi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen gula dalam rangka mendukung swasembada gula nasional.
_“Jika tanaman tebu tidak diremajakan, produktivitasnya akan terus turun. Dampaknya, petani merugi dan pabrik gula kekurangan bahan baku. Dengan bongkar ratoon, kita harap produktivitas naik dan petani sejahtera,”_ pungkasnya.
*(Heri)*

