Banner Iklan

*BKPSDM Bekali Kepala Sekolah dan Guru di Tirtoyudo-Ampelgading Lewat Dispendik on The Road* *Kepsek SMPN 1 Tirtoyudo: Transformasi Layanan Dispendik Langsung Sentuh Kecamatan*

42
×

*BKPSDM Bekali Kepala Sekolah dan Guru di Tirtoyudo-Ampelgading Lewat Dispendik on The Road* *Kepsek SMPN 1 Tirtoyudo: Transformasi Layanan Dispendik Langsung Sentuh Kecamatan*

Sebarkan artikel ini

*MALANG, SuaraKeadilanNews.id* – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang turun langsung memberi pembekalan kepegawaian bagi insan pendidikan di wilayah selatan. Pembekalan dikemas dalam program _Dispendik on The Road_ (DOR) yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di SMP Negeri 1 Tirtoyudo, Senin (19/5/2026).

Kegiatan ini diikuti pengawas sekolah, kepala sekolah, operator BOSP dan Dapodik dari dua kecamatan, yakni Tirtoyudo dan Ampelgading. Materi yang dibawa BKPSDM cukup sensitif namun krusial: prosedur cuti, penegakan disiplin kerja, hingga aturan perceraian bagi ASN.

Kepala SMPN 1 Tirtoyudo Kabupaten Malang, Erna Lukitawati, S.Pd., M.Pd., selaku tuan rumah mengaku sangat antusias mengikuti program ini. Menurutnya, DOR adalah bentuk nyata percepatan transformasi layanan pendidikan.

“Alhamdulillah agenda berjalan lancar dan bermanfaat sekali. Percepatan transformasi layanan pendidikan yang langsung menyentuh hingga ke kecamatan ini sangat kami butuhkan,” kata Erna di sela kegiatan.

Erna menilai materi kepegawaian sering jadi problem di sekolah karena banyak guru belum paham detail aturannya. “Kalau ada guru bertanya soal hak cuti atau prosedur cerai, sekarang kami bisa arahkan dengan benar. Jadi tidak ada lagi istilah ‘katanya’,” imbuhnya.

*BKPSDM: Pahami Aturan, Hindari Risiko*
Narasumber BKPSDM, Yhan Kristiawan, menegaskan pentingnya pemahaman risiko bagi seluruh ASN. Ketidaktahuan terhadap prosedur bisa berujung fatal: pemutusan kontrak bagi PPPK atau sanksi disiplin berat bagi PNS.

“Perceraian bukan pelanggaran, selama prosedurnya diikuti,” tegas Yhan. Ia merujuk Surat Edaran Nomor 10.005 yang mewajibkan ASN melapor jika bercerai. Pelaporan ini penting untuk menghindari masalah administratif, perubahan data keluarga, hingga penyesuaian tunjangan.

Selain perceraian, hak cuti juga jadi sorotan. Yhan menyebut cuti tahunan adalah hak setiap ASN yang justru sering tidak diambil. Padahal, pengelolaan cuti yang baik adalah bagian dari mitigasi risiko. “Penelitian internasional menunjukkan pegawai yang tidak pernah ambil cuti cenderung berisiko melakukan pelanggaran karena jenuh,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan peran kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kepsek wajib menegakkan disiplin sekaligus memberi penghargaan bagi ASN berprestasi. “Keseimbangan antara konsekuensi dan penghargaan adalah kunci terciptanya ASN yang disiplin dan profesional,” tambah Yhan.

*Cuti Guru dan PPPK Jadi Pertanyaan*
Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Umar Faksir, guru SMP Negeri 3 Ampelgading, mengeluhkan sulitnya guru mengambil cuti saat libur sekolah. “Kami tetap harus bekerja dan kesulitan mengajukan cuti. Apakah ada cuti untuk guru, dan bagaimana proses pengajuannya?” tanyanya.

Yhan menjawab, cuti adalah hak semua ASN termasuk guru. “Ada banyak jenis cuti, termasuk cuti tahunan. Prosedurnya sama untuk semua ASN. Hanya saja, pengajuan harus memperhatikan kebutuhan unit kerja agar layanan pendidikan tetap jalan,” terangnya.

Terkait PPPK, Yhan memastikan mereka juga punya hak cuti. Namun ketentuannya mengikuti Peraturan BKN, bukan disamakan persis dengan PNS. “Intinya pahami dulu jadwal dan prosedurnya. Jangan sampai operasional sekolah terganggu,” kata Yhan.

Untuk menjawab kebingungan yang masih banyak, BKPSDM berencana menggelar sesi Zoom khusus membahas aturan dan tata cara cuti ASN. “Nanti kita bedah satu-satu, dari cuti tahunan sampai cuti alasan penting,” janjinya.

Yhan menutup dengan pesan soal cuti mendadak. Meski karena alasan darurat, tetap harus ada perencanaan dan mitigasi agar tugas pokok di sekolah tidak terbengkalai.

Program DOR sendiri merupakan inovasi Dispendik Kabupaten Malang untuk mendekatkan layanan dan pembinaan langsung ke kecamatan-kecamatan. Setelah Tirtoyudo dan Ampelgading, DOR akan menyasar kecamatan lain secara bergilir. *(Heri)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *