Banner Iklan

Bupati Malang Tegaskan Transparansi Anggaran, Instruksikan Blacklist Rekanan Bermasalah TA 2026

71
×

Bupati Malang Tegaskan Transparansi Anggaran, Instruksikan Blacklist Rekanan Bermasalah TA 2026

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara keadilannews.id— Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan saat menerima penyampaian hasil sementara pemeriksaan pendahuluan atas Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di Ruang Kerja Bupati Malang, Jumat (9/10) pagi.

Pertemuan dihadiri langsung Tim BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang dipimpin Diah Sulistiawati, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Plt. Inspektur, Kepala Bapenda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malang.

Perwakilan BPK Jatim menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari terhadap pengelolaan belanja daerah TA 2026. Pemeriksaan mencakup evaluasi proses bisnis dan pengendalian internal, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, hingga pembayaran, serta uji substantif terbatas.

“Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, BPK telah melakukan cek fisik terhadap 49 paket pekerjaan pada lima OPD, yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Lawang, dan Dinas Ketahanan Pangan,” paparnya.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Sanusi menegaskan Pemkab Malang akan kooperatif dan menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi BPK.

“Saya minta semua Kepala Dinas menjalankan tugas sesuai ketentuan. Tidak boleh ada rekayasa terhadap pekerjaan. Jika ada temuan kekurangan volume atau ketidaksesuaian prosedur, tidak usah sungkan untuk merekomendasikan pengembalian kerugian daerah,” tegas Bupati Sanusi.

Bupati juga mengeluarkan instruksi tegas terhadap rekanan atau penyedia jasa yang terbukti melakukan penyimpangan pada pelaksanaan proyek TA 2026.

“Untuk rekanan yang kedapatan ada temuan penyimpangan di tahun 2026, saya minta langsung di-blacklist dan tidak boleh diikutsertakan lagi pada proyek kegiatan tahun 2027. Jika terjadi pelanggaran berulang pada OPD tertentu, Inspektorat harus tegas membuat telaah untuk pemberian sanksi kepada jajaran terkait,” lanjutnya.

Selain pengawasan proyek konstruksi, Bupati Malang juga memohon bimbingan dan arahan BPK terkait penataan serta sertifikasi aset daerah, khususnya aset peninggalan program Inpres sekolah dan aset kerja sama koperasi.

Bahkan, Bupati menyatakan kesiapan Kabupaten Malang untuk dijadikan pilot project atau percontohan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel bagi daerah lain.

Di akhir arahannya, Bupati menekankan bahwa berbagai prestasi yang telah diraih Pemkab Malang, seperti penurunan angka stunting, penghargaan lomba desa, hingga kelulusan terbaik PKN II, harus senantiasa dijaga dan diimbangi dengan ketaatan hukum serta integritas dalam pengelolaan anggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *