Banner Iklan

BUPATI SANUSI PIMPIN UPACARA HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2026, TEGASKAN KEADILAN SOSIAL JADI KOMPAS KEBIJAKAN

43
×

BUPATI SANUSI PIMPIN UPACARA HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2026, TEGASKAN KEADILAN SOSIAL JADI KOMPAS KEBIJAKAN

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara keadilannews.id – Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. memimpin pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2026, Senin (1/6/2026) pagi. Upacara digelar di Halaman Pendopo Agung Malang dengan mengusung tema nasional “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

 

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri Kapolres Malang, Dandim 0818 Kabupaten Malang, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Ketua DWP Kabupaten Malang, serta diikuti perwakilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan sejumlah perwakilan pelajar.

 

Dalam upacara tersebut, Abah Sanusi, sapaan akrab Bupati Malang, membacakan amanat Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 Tingkat Nasional.

 

*Refleksi Nilai Pancasila di Tengah Ketidakpastian Global*

Membuka amanat, Bupati Malang menegaskan bahwa peringatan 1 Juni bukan sekadar seremoni tahunan. Momen ini menjadi refleksi untuk memastikan nilai Pancasila tetap hidup dalam jiwa setiap insan Indonesia.

 

“Salam Pancasila. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hari ini, 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Lebih dari sekadar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia,” tegas Abah Sanusi.

 

Tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” disebut sebagai pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia.

 

“Pancasila adalah ‘bintang penuntun’ yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” ujarnya.

 

Pancasila juga disebut sebagai “jangkar moral” dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

 

*Musyawarah-Mufakat Instrumen Diplomasi Dunia*

Lebih lanjut, Bupati Malang menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” jelasnya.

 

Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa Indonesia disebut sebagai instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

 

Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan melalui kontribusi pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

 

“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tambahnya.

 

*Titip Pesan ke Kepala Daerah: Kebijakan Wajib Berkeadilan Sosial*

Pada bagian akhir amanat, Bupati Malang menyampaikan titip pesan Kepala BPIP kepada para menteri dan kepala daerah.

 

“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ucap Bupati Malang.

 

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.

 

“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegasnya.

 

Upacara ditutup dengan ajakan untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *