Banner Iklan
Berita Daerah

Dewan Pers dan UKW Dijadikan Tameng, Ketua Umum FWJ Indonesia Kritik Keras Kapolres Mojokerto

118
×

Dewan Pers dan UKW Dijadikan Tameng, Ketua Umum FWJ Indonesia Kritik Keras Kapolres Mojokerto

Sebarkan artikel ini

MOJOKERTO, SuaraKeadilanNews.id – Fenomena penggunaan legalitas Dewan Pers dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai “tameng” oleh oknum pejabat kini kian marak.  Hal ini diduga sengaja dilakukan untuk membungkam daya kritis jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, terutama terkait pemberitaan yang menyentuh ranah hukum.

 

Kondisi memprihatinkan ini terjadi di wilayah hukum Polres Mojokerto. Kapolres Mojokerto, AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., menuai sorotan tajam setelah enggan memberikan tanggapan terkait dugaan aliran dana pada kasus penyalahgunaan pil koplo yang melibatkan jajarannya di Satnarkoba.

 

Berdalih Verifikasi, Kapolres Bungkam Terkait Kasus Narkoba

Alih-alih memberikan klarifikasi atau hak jawab atas bungkamnya Kasat Narkoba AKP Erik, Kapolres Mojokerto justru mempertanyakan legalitas media dan status UKW wartawan yang melakukan konfirmasi.

 

“Sebelum saya perintahkan ke Kasi Humas, saya bisa dikirimi PDF perusahaan pers yang terdaftar Dewan Pers dan hasil UKW ya. Memang ada perintah dari saya ke Kasi Humas untuk merapikan dulu mitra-mitra mana yang wartawan dan mana yang citizen journalist,” tulis Kapolres melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (09/03/2026).

 

Sikap ini dinilai banyak pihak sebagai upaya menghindar dari substansi persoalan yang sedang dikonfirmasi oleh awak media.

 

Ketum FWJ Indonesia: Itu Aturan Ilegal yang Melanggar Konstitusi

Menanggapi arogansi tersebut, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan, angkat bicara. Dengan nada tegas, Opan mengkritik kapasitas Kapolres Mojokerto yang dianggap gagal memahami UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

“Kita bicara soal konstitusi Undang-Undang Pers, bukan bicara soal peraturan ilegal Dewan Pers. Di dalam UU Pers jelas, tugas Dewan Pers hanya melakukan pendataan perusahaan pers, dan tidak ada kaitannya dengan kewajiban UKW sebagai syarat konfirmasi,” tegas Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/03/2026).

 

Opan menilai, tindakan Kapolres yang mengkotak-kotakkan wartawan berdasarkan UKW dan verifikasi adalah bentuk diskriminasi terhadap kerja jurnalistik.

 

“Kapasitas seorang Kapolres dalam menjawab konfirmasi sangat bertentangan dengan kaidah kejurnalistikan jika harus beralasan UKW. Itu jelas pembungkaman informasi dan melanggar Perkap Polri sendiri terkait proses hukum yang transparan,” tambahnya.

 

Pers Adalah Kontrol Sosial, Bukan Sekadar Mitra

Lebih lanjut, Opan mengingatkan jajaran kepolisian bahwa jurnalis bukanlah sekadar “mitra” yang bisa diatur-atur, melainkan pilar keempat demokrasi yang menjalankan sinergitas melalui informasi faktual dan aduan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat Lex Specialis. Hingga saat ini, undang-undang tersebut tidak memiliki Peraturan Pelaksana (PP).

 

“Meski Dewan Pers membuat peraturan versi mereka, itu adalah produk yang tidak memiliki kekuatan hukum konstitusi untuk membatasi profesi jurnalis. Polisi harusnya lebih mendalami undang-undang, bukan malah menjadikan aturan internal Dewan Pers sebagai alat untuk lari dari konfirmasi,” pungkas Opan mengakhiri pernyataannya.

 

Sampai berita ini diturunkan, pihak Polres Mojokerto belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dugaan aliran dana di Satnarkoba yang menjadi pemicu awal perselisihan ini. (*Ach/Hr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *