Banner Iklan
Berita

Di duga Bumdes Fiktif di Desa Sempol, LSM BP3RI Minta APH Turun Tangan

351
×

Di duga Bumdes Fiktif di Desa Sempol, LSM BP3RI Minta APH Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Malang Suara keadilannews.id– Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sejatinya adalah sebuah badan usaha yang dibentuk oleh desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa pendapatan asli desa serta menumbuhkan ekonomi masyarakat desa.

Namun lain halnya dengan Pembentukan BUMDES Desa Sempol Informasi yang terhimpun, nilai anggaran persiapan dan pembentukan BUMDES Desa Sempol dianggarkan DD Tahun 2020 Rp.29.341.537 sekalian disertakan modal BUMDES Rp 16.439.845, sedangkan di Tahun 2021 disertakan lagi modal BUMDES Desa Sempol Rp.18.404.078 dan di Tahun 2022 penyertaan modal BUMDES Desa Sempol Rp.112.558.630.

Patut dipertanyakan anggaran senilai ratusan juta yang digelontorkan dan dianggarkan oleh Pemdes Sempol di anggaran DD Tahun 2020 hingga 2022. Anehnya, ketika beberapa awak media kroscek dan menelusuri terkait ada tidaknya BUMDES Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang yang dianggarkan di DD dari Tahun 2020-2022 diduga tidak jalan alias diduga fiktif.

Kepada Awak Media, Kades Sempol, Moch. Bachri dan Kaur Perencanaan Desa Sempol, Jhonet Crisna Putra menyampaikan bahwa BUMDES Desa Sempol memang ada namun tidak jalan. Ketika disinggung, kalau BUMDES tidak jalan kenapa dianggarkan lagi di DD Tahun berikutnya, baik Kades maupun Kaur Perencanaan terlihat bungkam dan terdiam tidak bisa menjelaskan.

“BUMDES Desa Sempol ada mas, namun tidak jalan,” ucapnya dengan singkat saat ditemui di kantor Desa Sempol, Rabu (11/9/2024) siang.

Mengenai hasil temuan tersebut, yang diduga kuat terindikasi korupsi dan merugikan negara, karena anggaran tersebut bersumber dari APBN. LSM BP3RI (Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia), Goes Jie dalam waktu dekat akan mengambil langkah tegas dengan melaporkan ke APH setempat.

“Tidak dibenarkan sebagai Kades tidak mengetahui terkait penyaluran DD yang dianggarkan di desanya setiap Tahunnya, kan lucu mas jika ada Kades yang seperti itu,” ucapnya saat dikonfirmasi beberapa awak media, Rabu (11/9/2024) siang.

Goes Jie menjelaskan, Program Desa Antikorupsi diharapkan mampu menjadi pendorong bagi seluruh anggota pemerintahan desa serta masyarakat di desa untuk menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, seluruh elemen yang ada dalam desa dapat terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak pidana korupsi Dana Desa.

“Terkait temuan ini, dalam waktu dekat kami akan melaporkan dugaan korupsi atau dugaan anggaran fiktif Pemdes Desa Sempol ke APH setempat,” pungkasnya. Bersambung…. ( Hr dan Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *