MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID– Proses pengangkatan Ketua/Direktur BUMDes Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, diduga kuat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejumlah warga menilai proses tersebut tidak transparan, terkesan ditunjuk langsung, dan sarat indikasi nepotisme.
Informasi yang dihimpun, pengangkatan tersebut tidak melalui mekanisme yang diatur dalam *Permendes No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes/BUMDesa Bersama* serta peraturan terkait lainnya. Lebih lanjut, muncul pula dugaan adanya penekanan terhadap jajaran BPD, RT, dan RW untuk meloloskan orang yang ditunjuk.
Media Layangkan Konfirmasi ke Kades dan BPD
Menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial dan asas keberimbangan , Tim Redaksi SUARAKEADILANNEWS.ID telah melayangkan surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada *Kepala Desa Wonoagung* dan *BPD Desa Wonoagung* pada Selasa (28/7) pukul 14.03 – 14.06 WIB.
Dalam surat tersebut, media mempertanyakan 3 hal utama:
1. Dasar Hukum: Apakah proses pengangkatan sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Tuduhan Nepotisme & Pemaksaan: Bagaimana tanggapan pihak Pemdes dan BPD terkait dugaan pengangkatan yang tidak transparan dan adanya tekanan kepada perangkat?
3. Langkah Penanganan: Apakah Pemdes berencana melakukan sosialisasi ulang atau koordinasi dengan BPD dan DPMD Kabupaten Malang untuk meluruskan polemik ini?
Tuntut Penegakan Aturan dan Transparansi
Warga menegaskan, BUMDes adalah aset desa yang pengelolaannya wajib berdasarkan prinsip tata kelola yang baik: transparan, akuntabel, dan profesional. Jika proses pengangkatan benar-benar mengabaikan aturan, maka hal ini mencederai kepercayaan publik dan berpotensi menjadi temuan bagi instansi pembina.
“BUMDes bukan milik pribadi. Pengurusnya harus dipilih secara terbuka dan sesuai aturan. Jangan sampai jabatan dijual atau diwariskan,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Warga Desak DPMD Turun Tangan
Warga menilai mekanisme penunjukan instan tanpa pembukaan pendaftaran secara terbuka untuk umum merupakan bentuk pengangkatan yang sarat manipulasi. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat transparansi pengelolaan aset dan usaha desa.
Atas kejadian ini, warga mendesak BPD Desa Wonoagung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang untuk segera turun tangan meninjau ulang serta membatalkan keputusan pengangkatan Ketua BUMDes tersebut.
Warga juga meminta agar dilakukan proses pemilihan ulang yang transparan, akuntabel, dan bebas dari unsur nepotisme demi kemajuan desa.
Kades, Camat, dan Ketua BPD Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp kepada *Kepala Desa Wonoagung Rujianto*, *Camat Tirtoyudo Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP.*, maupun *Ketua BPD Desa Wonoagung Suwarno* belum mendapat tanggapan.
Kendati pesan telah masuk dan bercentang dua, ketiganya memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan resmi.
SUARAKEADILANNEWS.ID akan terus mengawal dan mempublikasikan hak jawab dari pihak terkait sebagai bentuk implementasi *UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*. (HR)
Bersambung…

