MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Unggahan foto dokumen Surat Keterangan Sakit yang diterbitkan oleh seorang Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ramai menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, surat istirahat sakit tersebut diperuntukkan bagi seorang pasien laki-laki berstatus pelajar.
Berdasarkan foto dokumen yang beredar, surat bertanggal 11 Agustus 2026 tersebut dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Yushinta Armayani, S.Keb, yang berdomisili di Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Surat itu memberikan izin istirahat sakit selama dua hari (12–13 Agustus 2026) kepada pasien berinisial Marko Klaudio H. (16).
Namun, saat dilakukan konfirmasi mengenai perihal penerbitan surat keterangan sakit tersebut melalui pesan WhatsApp pada Senin (28/9/2026) siang, oknum bidan yang bersangkutan memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban kendati pesan masuk terlihat centang dua hingga berita ini ditayangkan.
Penerbitan surat keterangan sakit untuk pasien laki-laki oleh profesi bidan lantas memicu pertanyaan publik terkait batasan wewenang dan regulasi hukum tenaga kesehatan di Indonesia.
Bagaimana Aturan Kewenangan Bidan?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Pasal 46, 49, dan 50), ruang lingkup tugas dan kewenangan bidan secara tegas berfokus pada:
Pelayanan Kesehatan Ibu
Pelayanan Kesehatan Anak (bayi dan balita)
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan
Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Seluruh tindakan medis maupun penerbitan dokumen administrasi kesehatan oleh bidan wajib berada di dalam koridor ruang lingkup tersebut.
Sementara itu, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, jenis surat keterangan resmi yang berhak diterbitkan oleh bidan terbatas pada:
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Cuti Hamil, Melahirkan, atau Nifas
Surat Keterangan Istirahat Sakit akibat indikasi kebidanan atau kesehatan reproduksi wanita (seperti hyperemesis gravidarum/mual muntah berat saat hamil, atau dysmenorrhea/nyeri haid berat)
Surat Keterangan Kematian (bayi atau ibu)
Penyakit Umum dan Pasien Pria Kewenangan Siapa?
Pemeriksaan medis, penegakan diagnosis penyakit umum (seperti flu, tifus, hipertensi, maupun cedera fisik), serta penanganan pasien pria merupakan kewenangan absolut dari profesi Dokter (Dokter Umum atau Spesialis).
Hal ini ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa penerbitan surat keterangan sakit medis secara umum adalah kompetensi tenaga medis (dokter/dokter gigi).
Dampak Hukum dan Sanksi Administrasi
Tindakan menerbitkan surat keterangan sakit di luar kewenangan profesi memiliki konsekuensi hukum dan administratif, di antaranya:
Tidak Sah Secara Hukum: Surat keterangan sakit yang dikeluarkan bidan untuk pasien pria atau penyakit umum non-kebidanan dapat dinyatakan tidak berlaku oleh instansi sekolah, tempat kerja, maupun perusahaan.
Potensi Sanksi Etik: Bidan yang terbukti melampaui batas kewenangannya berisiko berhadapan dengan sanksi administratif dari Dinas Kesehatan setempat hingga sanksi etik dari organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Masyarakat diimbau untuk lebih cermat memahami batasan kewenangan tenaga kesehatan agar dokumen medis yang digunakan memiliki keabsahan hukum yang sah. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…












