Bojonegoro – Suarakeadilannews.id “Pembangunan Balai Desa sebagai salah satu prioritas utama dalam meningkatkan potensi suatu desa, agar seluruh masyarakat desa bisa merasakan kenyamanan dalam melakukan pengurusan surat menyurat ataupun pengurusan yang lain.
Dalam pelaksanaan pembangunannya ini, diduga kepala desa kurang transparan, dan dalam pekerjaannya diduga ngawur serta papan nama informasi pun tidak ada di lokasi pekerjaan.
Tujuan adanya papan nama pekerjaan pembangunan tersebut, adalah sebagai sebagai bentuk dari implementasi, azas transparansi, agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.
Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor-nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara serta wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan tersebut selesai.
Saat awak media mencoba Konfirmasi Warga di tempat lokasi proyek tersebut, diduga Proyek tersebut dalam pengerjaannya menggunakan alokasi dana dari dana BKD Tahun 2023 senilai kurang lebih 350jt, diduga dana tersebut dalam pembangunannya untuk sementara memakai Alokasi dana desa (ADD), sambil menunggu pencairan BKD yang diduga akan di cairkan di bulan 2024 mendatang. “Ungkapnya.
Namun sampai saat ini BKD tersebut diduga masih belum ada kejelasan kalau dana anggaran tersebut akan di cairkan.
Apakah segampang itu Alokasi dana desa (ADD) di alokasikan untuk pembangunan balaidesa, apakah semudah itu ADD tanpa melalui musdes langsung dialokasikan untuk pembangunan.”Tutur warga.
Tim media suarakeadilanwes.id mencoba menghubungi melalui pesan sambungan via whasaap kepada kepala desa semen kidul Lugito, namun sampai saat ini belum ada tanggapan baik dari kepala desa semen kidul tersebut.
Awak media akan menelusuri jejak peristiwa, pembangunan balaidesa di desa di semen kidul tersebut lebih dalam. Apakah benar pekerjaan tersebut menyalahi aturan ataukah ada unsur, pekerjaan tersebut disewa kelolakan ke pihak ketiga (kontraktor). Tunggu di episode kami yang berikutnya.
SKN.ID












