MALANG, Suara keadilnnews.id – Ada apa dan kenapa Rujianto selaku Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang lebih memilih untuk bungkam ketika dikonfirmasi terkait proyek pembangunan rabat beton yang sumber anggaran dari DD, proyek tersebut terletak di Dusun Wonokitri, RW.3 RT.15 Desa Wonoagung yang diduga kuat pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi dan terkesan asal jadi sehingga banyak dikeluhkan oleh warga setempat.
Sang Kades bagaikan disambar petir di siang bolong dan sepertinya kebakaran jenggot. Bagaimana tidak, Kades Wonogaung, Rujianto curhat kesana-kemari berupaya menutup-nutupi atas dugaan tidak transparan nya Pemdes Wonoagung dalam pengelolaan dan penyaluran DD selama ini, serta minta dukungan agar dibantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Wonoagung.
Aksi ini bukan sekadar tindakan yang sangat tidak etis, akan tetapi bentuk nyata penghalangan kerja pers dan dugaan pelanggaran hukum. Sikap Rujianto mencerminkan mental pengecut: dibayar dari uang rakyat, tapi lari saat diminta transparansi.
Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebut: “Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kerja jurnalistik dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”
Selain itu, sikap tertutup Kades Wonoagung, Rujianto bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjamin hak publik untuk mengetahui informasi dari badan pemerintah.
Sebagai pejabat publik, menutup jalur komunikasi dengan media berarti memutus hubungan dengan rakyat. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap jabatan dan konstitusi. Moral publik diinjak, etika jabatan dicampakkan.
Rujianto bukan hanya melanggar hukum, tapi merusak fondasi demokrasi. Kepala desa yang takut dikonfirmasi bukan pemimpin, tapi pelayan publik yang gagal. Jika tidak siap dikritik dan diawasi, maka seharusnya mundur, bukan bersembunyi di balik Orang lain
Pejabat seperti ini bukan hanya harus ditegur, tapi wajib diperiksa. Hukum tak boleh tumpul terhadap penguasa desa. Rakyat tidak butuh pemimpin yang lari, rakyat butuh kejujuran dan keberanian.
Kepada Suara keadilannews.id, Kadis DPMD Kabupaten Malang, Eko Margianto menegaskan bahwa pihak akan segera menindaklanjuti terkait permasalahan yang ada di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Pihaknya saat ini sedang koordinasikan dengan Camat Tirtoyudo selaku pembina pemerintah desa ditingkat kecamatan.
“Terima-kasih informasinya pak, saat ini sudah kami koordinasikan dengan Camat Tirtoyudo selaku pembina pemerintah desa di tingkat kecamatan, dan kami menunggu laporan dari kecamatan,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (12/10/2025) siang.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai permasalahan tersebut, Camat Tirtoyudo, Nita Dwi menyampaikan dengan singkat bahwa pihak Kecamatan Tirtoyudo akan segera konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Pemdes Wonoagung.
“Ijin saya konfirmasi ke desa dulu nggih,” ucapnya dengan singkat. (Hr)
BERSAMBUNG…












