Banner Iklan
Berita Daerah

Dinas Pendidikan Gandeng Kejaksaan Kawal Revitalisasi 113 Sekolah di Kabupaten Malang*

83
×

Dinas Pendidikan Gandeng Kejaksaan Kawal Revitalisasi 113 Sekolah di Kabupaten Malang*

Sebarkan artikel ini

*Dinas Pendidikan Gandeng Kejaksaan Kawal Revitalisasi 113 Sekolah di Kabupaten Malang*

*MALANG, Suara keadilannews.id-* Upaya menghadirkan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik terus diperkuat. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk mengawal pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.

Sinergi tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Panji, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini diikuti 113 satuan pendidikan penerima bantuan, yang terdiri dari 31 Sekolah Dasar (SD), 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 67 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang beserta jajaran, Koordinator Revitalisasi Tahun 2026, serta para fasilitator program.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si., menegaskan bahwa revitalisasi bukan hanya soal memperbaiki gedung sekolah. Lebih dari itu, program ini adalah ikhtiar membangun rasa aman, kenyamanan belajar, dan masa depan anak-anak.

“Revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki bangunan, mengganti atap, dan memperindah ruang kelas. Sesungguhnya, yang sedang kita bangun adalah rasa aman, kenyamanan belajar, dan harapan masa depan anak-anak kita,” ujar Bagus.

Menurutnya, keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik atau lengkapnya laporan administrasi. Kualitas pekerjaan, ketertiban pelaksanaan, hingga manfaat nyata yang dirasakan siswa harus menjadi perhatian utama.

Karena itu, ia menitipkan tiga pesan penting kepada seluruh kepala satuan pendidikan. Pertama, menjaga kualitas dan keselamatan pekerjaan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis. Kedua, menjaga integritas dan ketertiban administrasi. Ketiga, memperkuat koordinasi dengan tidak menutupi kendala yang muncul di lapangan.

“Apabila menghadapi kendala teknis, administrasi, ataupun persoalan lainnya, mohon segera dikomunikasikan melalui mekanisme yang tepat. Persoalan yang disampaikan sejak awal tentu akan lebih mudah dicarikan solusi,” pesannya.

Bagus menjelaskan, Dinas Pendidikan berperan dalam koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi sesuai kewenangannya. Sementara pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan tetap berada pada satuan pendidikan penerima, sesuai mekanisme dan petunjuk teknis yang berlaku.

Ia juga berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang semakin kuat, terutama dalam hal edukasi, pencegahan, dan deteksi dini terhadap potensi permasalahan.

“Kami ingin para kepala sekolah dapat bekerja dengan tenang, tetap cermat dan bertanggung jawab. Bukan merasa bebas dari pengawasan, melainkan semakin memahami bagaimana menjalankan amanah dengan benar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Dr. Fahmi, S.H., M.H., menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam pelaksanaan program. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari aturan.

Ia meminta seluruh kepala satuan pendidikan memahami petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebelum melaksanakan kegiatan, agar setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya harap Bapak/Ibu sebagai pelaksana dapat bekerja sesuai aturan. Jadi, tidak usah takut dan tidak usah bingung. Apabila ada kendala, silakan ditanyakan kepada Dinas Pendidikan. Jika belum mendapatkan solusi, silakan datang ke kantor kami. Akan kami berikan pencerahan,” ujarnya.

Fahmi juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi tidak akan ditoleransi. Seluruh pihak diminta menjaga integritas dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan penerima memiliki pemahaman yang lebih baik terkait aspek teknis, administrasi, dan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Malang.

Sinergi antara Dinas Pendidikan, Kejaksaan Negeri, fasilitator, dan satuan pendidikan menjadi kunci agar setiap amanah pembangunan pendidikan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, demi menghadirkan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.(HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *