BOJONEGORO‘->: Desakan agar dinas terkait segera mengambil langkah tegas atas dugaan pungutan liar di Jembatan Terusan Bojonegoro–Blora (TBB) kian menguat. Setelah muncul pengakuan sejumlah sopir truk yang mengaku diminta membayar Rp5.000 tanpa karcis dan tanpa dasar hukum yang jelas, publik kini menuntut respons cepat dan transparan dari pemerintah.
Jembatan yang menghubungkan wilayah Bojonegoro dan Blora itu merupakan jalur strategis distribusi logistik antardaerah. Setiap kebijakan yang diberlakukan di titik tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai, jika benar terjadi pungutan tanpa regulasi resmi, maka persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Selain mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, praktik semacam itu berpotensi melanggar hukum.
“Dinas terkait harus segera turun tangan. Periksa siapa yang menarik pungutan, apa dasar hukumnya, dan kemana uang itu disetorkan. Kalau tidak ada dasar hukum, harus dihentikan,” ujar salah satu perwakilan sopir angkutan barang.
Masyarakat juga mendesak agar pemerintah daerah dan instansi teknis, baik di bidang perhubungan maupun pengelolaan infrastruktur, memberikan klarifikasi terbuka.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam keresahan dan mencegah spekulasi yang berkembang di tengah publik.
Pengawasan internal serta audit menyeluruh terhadap kebijakan portal permanen tersebut dinilai mendesak dilakukan. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Desakan ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik berjalan sesuai koridor hukum dan tidak membebani masyarakat kecil. Tanpa tindakan nyata, polemik ini dikhawatirkan akan semakin memperlebar jarak antara kebijakan dan rasa keadilan yang diharapkan warga…













