Banner Iklan

Dispendik dan Inspektorat Kabupaten Malang Tegaskan Integritas ASN dan Akuntabilitas Dana BOSP melalui DOR 2026*

51
×

Dispendik dan Inspektorat Kabupaten Malang Tegaskan Integritas ASN dan Akuntabilitas Dana BOSP melalui DOR 2026*

Sebarkan artikel ini

*

*MALANG, Suara keadilanNews.id–* Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bersama Inspektorat Kabupaten Malang menggelar program _Dispendik On The Road (DOR) 2026_ di wilayah Sumbermanjing Wetan, Rabu (29/4/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus sosialisasi tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Bertempat di Gedung Eks Korwil Sumbermanjing Wetan, acara ini diikuti oleh puluhan kepala Sekolah Dasar (SD), kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, serta bendahara BOS dan operator Dapodik se-Kecamatan Sumbermanjing Wetan. DOR 2026 merupakan agenda rutin Dispendik untuk mendekatkan layanan dan pembinaan langsung ke satuan pendidikan.

*Integritas dan Etika Bermedia Sosial Jadi Sorotan*
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi kinerja ASN. Menurut dia, integritas merupakan keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang menjadi benteng pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“ASN yang berintegritas akan tetap bekerja maksimal meskipun tidak ada pengawasan langsung. Ini yang terus kami dorong,” ujar Rosyta di hadapan peserta.

Selain itu, Rosyta juga mengingatkan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mengutip pergeseran adagium dari “mulutmu harimaumu” menjadi “jempolmu harimaumu”. ASN diminta tidak mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Pada kesempatan yang sama, ia juga memperkenalkan aplikasi LENTERA untuk layanan kepegawaian. Rosyta menegaskan bahwa seluruh layanan di Dispendik Kabupaten Malang tidak dipungut biaya.

*Inspektorat Tekankan Kepatuhan Aturan Pengelolaan BOSP*
Sementara itu, Auditor Inspektorat Kabupaten Malang, Sukarto, memaparkan materi terkait pengelolaan Dana BOSP dan Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2026. Ia mengingatkan seluruh satuan pendidikan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2026 serta Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2025.

Sukarto menegaskan lima prinsip utama dalam pengelolaan BOSP yang tidak dapat ditawar, yakni fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Ia secara khusus menyoroti larangan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana BOSP.

“Dana BOSP hanya boleh masuk dan dikelola melalui rekening resmi satuan pendidikan. Dilarang keras ditransfer ke rekening individu, dipinjamkan, atau digunakan untuk pembangunan gedung baru secara permanen,” tegas Sukarto. Ia menambahkan, penggunaan dana untuk pemeliharaan ringan dibatasi maksimal 20 persen dan pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada SHS 2026.

*Dorong Terwujudnya ASN Ber-AKHLAK*
Melalui DOR 2026, Dispendik dan Inspektorat Kabupaten Malang berharap tercipta kesepahaman bersama terkait pentingnya akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Penguatan ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Malang.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan pendidikan untuk bekerja sesuai core values ASN Ber-AKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *(heri)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *