*MALANG, suara keadilannews.id* –
Aula Panji Dinas Pendidikan Kabupaten Malang penuh sesak, Jumat (7/8/2026). Ratusan kepala sekolah dan bendahara dari seluruh penjuru Kabupaten Malang hadir sejak pagi.
Mereka bukan kumpul biasa. Ini agenda penting: *Sosialisasi dan Penyusunan RKAS Implementasi BOSP Kinerja Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Tahap 4 Gelombang 2*.
Kegiatan yang digelar Dispendik Kabupaten Malang bersama *BBPMP Provinsi Jawa Timur* ini berlangsung selama 3 hari, 6-8 Agustus 2026.
*414 Peserta dari PAUD sampai SMA/SMK*
Berdasarkan data panitia, total ada *414 peserta* yang diundang. Semuanya merupakan satuan pendidikan penerima BOS Kinerja Terbaik TA 2026.
Rinciannya cukup banyak: 10 peserta dari jenjang PAUD, 10 dari pendidikan kesetaraan, 232 dari SD, 74 dari SMP, dan 88 dari SMA/SMK.
Turut hadir *Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si.*, Tim BBPMP Jatim, dan Tim MARKAS BOSP Dispendik Malang.
*Kawal Aturan Baru Permendikdasmen No.8/2026*
Dalam laporannya, *Kabid SD Dispendik Malang Drs. Langgeng Supriyanto, M.Pd.* menyebut kegiatan ini untuk mengimplementasikan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.
“Kami ingin memberikan pemahaman yang utuh kepada kepala sekolah dan bendahara mengenai kebijakan serta petunjuk teknis penggunaan BOS Kinerja Tahun 2026,” ujar Langgeng.
“Intinya memastikan penyusunan RKAS sesuai regulasi yang berlaku. Agar dana ini dikelola tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
*Pesan Tegas Kadindik Bagus: Dana Harus “Ngena” di Sekolah*
Momen paling ditunggu adalah arahan dari orang nomor satu di Dispendik Malang, *Bagus Sulistyawan*.
Di depan ratusan peserta, Bagus tak basa-basi. Ia mengapresiasi BBPMP Jatim atas pendampingan, tapi juga memberi “PR” besar.
“Hari ini manfaatkan kesempatan belajar ini sebaik-baiknya. Pengelolaan BOS harus transparan, akuntabel, dan dilaksanakan sesuai juknis yang berlaku,” tegas Bagus.
Kalimat berikutnya yang paling disorot:
*”Gunakan dana sesuai kebutuhan riil sekolah, bukan sekadar menyalin program tahun sebelumnya”*.
Menurut Bagus, banyak sekolah masih terjebak pola lama. RKAS dibuat hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk memecahkan masalah di sekolah.
*”Jangan Lupa Monev”*
Selain transparansi, Bagus juga menyorot lemahnya budaya monitoring dan evaluasi di sekolah.
“Kita sering membuat program, tetapi jarang melakukan monitoring dan evaluasi. Padahal dari monev kita mengetahui posisi kita, kendala yang dihadapi, sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat,” katanya.
Ia mencontohkan, kalau ada program penguatan literasi, maka harus diukur. Apakah jumlah buku bertambah? Apakah minat baca siswa naik? Jangan sampai anggarannya habis tapi hasilnya nihil.
*BOS Kinerja = Hadiah untuk Sekolah Berprestasi*
Bagus juga mengingatkan esensi dari “BOS Kinerja”. Dana ini berbeda dengan BOS Reguler.
“BOS Kinerja diberikan kepada sekolah berdasarkan capaian Rapor Pendidikan. Ini bentuk kepercayaan pemerintah kepada satuan pendidikan yang telah menunjukkan kinerja baik,” jelasnya.
“Di tengah keterbatasan fiskal, Kabupaten Malang masih memperoleh tambahan anggaran melalui BOS Kinerja. Kita patut bersyukur. Gunakan kesempatan ini dengan penuh tanggung jawab sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan,” pungkasnya.
*Harapan Peserta dan Dispendik*
Salah satu bendahara SD di Kepanjen yang ditemui _Radar Malang_ mengaku terbantu dengan adanya sosialisasi ini.
“Dulu kami bingung bedanya BOS Reguler dan Kinerja. Sekarang lebih jelas. Ternyata harus benar-benar berdasarkan data rapor pendidikan,” katanya.
Melalui kegiatan 3 hari ini, Dispendik berharap seluruh satuan pendidikan penerima BOS Kinerja mampu menyusun *RKAS Tahun 2026* secara tepat sasaran, sesuai regulasi, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malang.

