Banner Iklan
Berita Daerah

DISPENDIK ON THE ROAD 2026: INSPEKTORAT MALANG TEGASKAN ATURAN HONOR BOS, GURU NON-DAPODIK TAK BOLEH TERIMA HONORARIUM

104
×

DISPENDIK ON THE ROAD 2026: INSPEKTORAT MALANG TEGASKAN ATURAN HONOR BOS, GURU NON-DAPODIK TAK BOLEH TERIMA HONORARIUM

Sebarkan artikel ini

*GONDANGLEGI, SuaraKeadilanNews.id* – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menggelar kegiatan _Dispendik on The Road_ (DOR) 2026 di SMP Negeri 1 Gondanglegi, kamis (21/5/2026). Kegiatan ini diikuti pengawas sekolah, kepala sekolah, operator BOSP, dan operator Dapodik dari Kecamatan Gondanglegi, Bululawang, dan Wajak.

 

DOR 2026 merupakan program strategis Dispendik Kabupaten Malang untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus memberikan pembinaan teknis langsung kepada satuan pendidikan. Fokus utama kegiatan kali ini adalah penguatan integritas ASN dan akuntabilitas tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

 

Hadir sebagai narasumber utama, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang *Rosyta Dewi, S.Sos., M.Si.* menyampaikan materi terkait penguatan integritas dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pendidikan. Sementara pembahasan teknis pengelolaan BOSP dan Standar Harga Satuan disampaikan oleh tim Inspektorat Kabupaten Malang.

 

*Inspektorat: Kelola BOS Sesuai Permendikbud 8/2026 dan Perbup 10/2025*

Tim Inspektorat Kabupaten Malang, *Noviana, S.E., M.Ak.*, menekankan urgensi kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan dana BOS. “Kami mengingatkan kembali bahwa pengelolaan dana BOS harus berpedoman pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2026 serta Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 beserta perubahannya,” tegasnya.

 

Noviana merinci, beberapa komponen wajib yang harus dipenuhi satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS antara lain: penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan dengan alokasi minimal 10 persen dari total dana, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dengan alokasi maksimal 20 persen.

 

Terkait pembayaran honor, Noviana menjelaskan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk honor tenaga non-ASN dengan ketentuan ketat. Untuk satuan pendidikan negeri, alokasi maksimal sebesar 20 persen, sementara sekolah swasta maksimal 40 persen. “Penerima honor harus memenuhi tiga syarat kumulatif: tercatat di Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum menerima Tunjangan Profesi Guru,” jelasnya.

 

*Guru Kegiatan Keagamaan Non-Dapodik: Hanya Boleh Bantuan Transport*

Dalam sesi diskusi, perwakilan TK Negeri Pembina Bululawang menyampaikan permasalahan terkait penganggaran honor bagi guru kegiatan keagamaan dan tenaga kependidikan yang belum terdaftar di Dapodik. Sekolah tersebut mengangkat guru agama Kristen dari unsur masyarakat untuk memenuhi kebutuhan layanan pembelajaran keagamaan bagi peserta didik non-muslim.

 

Menanggapi hal tersebut, Tim Inspektorat menegaskan bahwa tenaga pendidik yang tidak terdaftar di Dapodik dan tidak memiliki NUPTK tidak dapat menerima honorarium dari dana BOS sebagaimana guru reguler. Namun, sekolah dapat memberikan bantuan transport kegiatan melalui skema _masyarakat pendukung kegiatan_ sesuai ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 2026.

 

“Untuk penjaga sekolah dan petugas kebersihan, dapat dianggarkan melalui BOP sepanjang berstatus non-ASN dan memiliki Surat Keputusan dari Kepala Sekolah,” tambah Noviana.

 

*Daftar Larangan Penggunaan Dana BOS*

Inspektorat juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan mengenai larangan mutlak dalam penggunaan dana BOS, yakni: mentransfer dana ke rekening pribadi, membungakan atau menginvestasikan dana, meminjamkan dana BOS, membeli perangkat lunak pelaporan BOS, membiayai kebutuhan pribadi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menggunakan dana pemeliharaan untuk perbaikan sarana prasarana kategori rusak sedang maupun rusak berat.

 

“Standar Biaya Umum dapat mengalami perubahan setiap tahun anggaran. Karena itu, satuan pendidikan wajib aktif memantau pembaruan regulasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Malang,” pesan Noviana.

 

Melalui kegiatan _Dispendik on The Road_ 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh satuan pendidikan dapat meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

 

*(Heri SuaraKeadilanNews.id)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *