Banner Iklan

Dispendik On The Road di Dau Bahas Pengelolaan BOSP, Pajak Konsumsi, hingga Penegakan Disiplin P3K

71
×

Dispendik On The Road di Dau Bahas Pengelolaan BOSP, Pajak Konsumsi, hingga Penegakan Disiplin P3K

Sebarkan artikel ini

Suara KeadilanNews.id, MALANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kembali menggelar _Dispendik On The Road (DOR)_ di Kecamatan Dau, Selasa (26/5/2026). Kegiatan ini dihadiri pengawas sekolah, kepala sekolah, operator sekolah, bendahara BOSP, hingga pengelola Dapodik dari berbagai satuan pendidikan.

 

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang membahas persoalan teknis di sekolah, mulai dari pengelolaan dana BOSP, honor ekstrakurikuler, administrasi perpajakan, hingga disiplin ASN dan P3K.

 

Salah satu peserta, Erni Retaningtyas dari SD Negeri 2 Mulyoagung, menanyakan mekanisme uang lembur bagi guru maupun operator sekolah yang bekerja di luar jam kerja.

 

Menanggapi hal tersebut, narasumber dari Inspektorat menjelaskan bahwa lembur diperbolehkan sepanjang pekerjaan dilakukan di luar jam kerja resmi dan dilengkapi administrasi pendukung.

 

_“Lembur itu ketika pekerjaan diselesaikan di luar jam kerja. Harus ada surat tugas lembur, laporan kegiatan, dan dokumentasi. Kalau lebih baik dokumentasinya foto yang ada geo-tag-nya,”_ jelas narasumber dari Inspektorat.

 

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pembayaran pelatih ekstrakurikuler yang nilainya melebihi Standar Harga Satuan (SHS) di aplikasi ARKAS. Narasumber menjelaskan bahwa pembayaran di atas standar hanya dapat dilakukan apabila pelatih memiliki sertifikat keahlian resmi dan menggunakan kode rekening tenaga ahli.

 

_“Kalau pelatih drumband tadi meminta Rp200 ribu atau Rp250 ribu, tetapi beliau bisa menunjukkan sertifikat pelatih yang diakui, maka bisa menggunakan standar tenaga ahli. Namun sertifikat itu harus dilampirkan,”_ terangnya.

 

Dalam forum tersebut, peserta juga mempertanyakan batas frekuensi latihan ekstrakurikuler menjelang perlombaan. Dinas menegaskan bahwa penggunaan anggaran tetap harus memperhatikan ketentuan maksimal penggunaan honorarium dan kemampuan keuangan lembaga.

 

Pembahasan lain yang cukup menjadi perhatian adalah mekanisme pajak konsumsi dalam pertanggungjawaban dana BOS. Auditor menjelaskan bahwa kegiatan konsumsi dikenakan pajak daerah sebesar 10 persen melalui NPWPD.

 

_“Kalau untuk konsumsi, yang dikenakan adalah pajak daerah 10 persen. Yang dilampirkan itu surat setoran pajak daerah dari penyedia atau melalui bendahara,”_ ujar auditor.

 

Dalam kesempatan tersebut, bendahara sekolah juga diimbau memprioritaskan penyedia konsumsi atau catering yang sudah memiliki NPWPD guna mempermudah administrasi perpajakan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan sekolah.

 

_“Diusahakan ke penyedia yang punya NPWPD,”_ tambah narasumber saat menjelaskan mekanisme pajak konsumsi kegiatan sekolah.

 

Tidak hanya soal administrasi keuangan, sesi DOR juga membahas persoalan kedisiplinan ASN P3K. Seorang kepala sekolah menyampaikan kasus guru P3K yang tidak melaksanakan tugas sejak Januari 2026 meski telah dilakukan pembinaan internal dan pelaporan ke dinas.

 

Menanggapi hal itu, pihak Inspektorat menegaskan bahwa penanganan disiplin PPPK mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK serta ketentuan dalam perjanjian kerja masing-masing pegawai.

 

_“Ketika yang bersangkutan tiga hari kerja tidak masuk, itu langsung diberikan teguran lisan. Kalau tujuh hari berturut-turut tidak masuk, hukumannya bisa pemutusan hubungan perjanjian kerja,”_ tegas narasumber dari Inspektorat.

 

Melalui kegiatan _Dispendik On The Road_ ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap berbagai persoalan yang dihadapi sekolah dapat segera mendapatkan solusi dan pemahaman yang sama, sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan disiplin di seluruh satuan pendidikan.

 

Pewarta: Heri/SKN 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *