MALANG, suara keadilannews.id– Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menggelar forum pembinaan “Dispendik On The Road 2026” di SMP Negeri 2 Pakis Banjarejo, Kamis 4/6/2026. Suasana interaktif berubah jadi sesi desakan terbuka. Guru, kepala sekolah, dan operator sekolah se-Kecamatan Pakis-Jabung langsung melontarkan rentetan pertanyaan strategis kepada Sekretaris Disdik, Rosyta Dewi, S.H., M.AP., dan Tim Inspektorat Kabupaten Malang.
Tujuan DOR 2026 jelas: mendekatkan pelayanan, memperkuat integritas ASN, dan memastikan tata kelola dana pendidikan berjalan transparan-akuntabel. Hasilnya, 3 isu besar ditembak langsung: pungli berkedok sumbangan, akuntabilitas BOS, serta disiplin presensi dan cuti guru.
1. DISDIK LARANG TEGAS PUNGLI BERKEDOK SUMBANGAN
Isu pertama yang dibedah Rosyta adalah praktik penarikan dana dari wali murid yang “mengakali” lewat rapat komite. Ia mengacu pada Peraturan Bupati Malang No. 5 Tahun 2021.
Rosyta menegaskan batas yang sering dilanggar sekolah: nominal dan waktu penentuan.
“Niatan baik, tapi kalau caranya tidak pas, akan timbul masalah. Sumbangan itu cirinya tidak boleh ditentukan nominal dan waktunya. Meskipun disepakati wali murid, kalau nominal dan waktunya ditentukan, itu tetap pungutan dan dilarang,” tegas Rosyta di hadapan peserta.
Pesan ini menampar praktik sekolah yang sering menyamarkan pungutan dengan angka pasti. Kode keras Disdik: nominal pasti = pungli, tanpa kompromi.
2. AKUNTABILITAS BOS JADI SOROTAN, INSPEKTORAT KUATKAN PENGAWASAN
Fokus kedua DOR 2026 adalah Dana BOS. Disdik meminta Kepala Sekolah dan operator memastikan dua hal: data jumlah peserta didik valid dan laporan realisasi diupdate berkala. Kelalaian di titik ini akan menghambat pencairan tahap berikutnya.
Tim Inspektorat Kabupaten Malang turut turun gunung memaparkan materi pengawasan. Tiga pilar ditekankan: transparansi, efektivitas penggunaan dana, dan penguatan tata kelola sesuai Permendikbud No. 8 Tahun 2026 serta Standar Harga Satuan Perbup Malang No. 10 Tahun 2025.
“Dana BOS tidak hanya dituntut tepat guna, tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas perwakilan Inspektorat. Peringatan tegas untuk sekolah yang masih abai laporan BOS.
3. KEPSEK WAJIB KAWAL PRESENSI 37,5 JAM & CUTI GURU
Soal disiplin ASN, Rosyta mengeluarkan instruksi tegas. Presensi online wajib digunakan untuk mengukur kepatuhan 37,5 jam kerja per minggu sesuai PP 94 Tahun 2021.
“Kepala Sekolah punya tanggung jawab penuh mengawasi staf dan guru. Kalau ada yang tidak wajar, panggil dan tegur. Tolong presensi online digunakan bijak. Jangan ngakali sistem,” peringatnya. Sanksi berjenjang menanti, dari teguran lisan hingga pemberhentian.
Soal cuti, Rosyta meluruskan dinamika yang sering jadi konflik internal. Cuti tahunan memang hak ASN dan PPPK, tapi penjadwalan ada di tangan Kepala Sekolah.
“Cuti adalah hak. Tapi yang mengatur dan mengharmonisasi di sekolah adalah kepala sekolah. Kita punya hak, tapi atasan yang menilai apakah kondisi sekolah memungkinkan ditinggal atau tidak,” jelasnya. Penegasan ini menjawab keresahan guru terkait bentrok jadwal cuti dengan PTS/PAT.
4. GURU JABUNG DESAK JAWABAN: UJIKOM, KENAIKAN PANGKAT, 5 HARI KERJA
Sesi dialog interaktif dimanfaatkan guru Kecamatan Jabung untuk melontarkan pertanyaan langsung. Muhammad Bilal, guru SD Negeri 2 Kemiri, menyoroti ketidakkonsistenan pemanggilan Uji Kompetensi untuk kenaikan pangkat.
“Bagaimana prosedur agar guru bisa dipanggil Ujikom? Ada rekan seangkatan yang masa kenaikan pangkatnya belum genap dua tahun tapi sudah terpanggil. Sementara yang lain belum,” tanya Bilal.
Rosyta menjawab teknis: pemanggilan Ujikom dilakukan sistematis berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi.
“Sepanjang nilai PAK sudah terpenuhi dan data terintegrasi dalam sistem, maka secara teori guru akan terpanggil Ujikom. Jika ada perbedaan, perlu pengecekan bersama bidang teknis,” jelas Rosyta. Ia mempersilakan konsultasi langsung di desk kepegawaian.
Pertanyaan sensitif lain datang dari Khoirul Huda, perwakilan Jabung, soal progres usulan lima hari kerja/ lima hari belajar. Rosyta mengakui kebijakan itu belum final dan masih dibahas Bagian Hukum Pemkab Malang.
“Untuk progres lima hari kerja saat ini masih dalam proses pembahasan di Bagian Hukum. Jadi rekomendasinya masih menunggu hasil kajian dan penyusunan Peraturan Bupati yang saat ini sedang berproses,” terang Rosyta.
Guru juga menanyakan mekanisme cuti ASN via aplikasi Lentera, aturan Batik Kusuma Bangsa jika Sabtu libur, pembaruan data Dapodik, hingga prosedur Satyalancana Karya Satya. Semua catatan diamankan Disdik untuk ditindaklanjuti Bidang GTK.
Penutup: Komitmen Pemutakhiran Data & 3 Desk Layanan
Menutup kegiatan, Rosyta menegaskan Disdik terus melakukan pemutakhiran data riwayat kepangkatan guru dan tenaga kependidikan.
“Bapak dan Ibu yang sudah mengunggah berkas kenaikan pangkat secara mandiri bisa memantau progresnya lewat akun SIMPKB masing-masing. Jika ada kendala berkas penunjang, silakan konsultasi langsung di desk pelayanan,” ujar Rosyta.
Panitia membuka 3 desk layanan sekaligus: BOS, Dapodik, dan Kepegawaian-Lentera. Rosyta juga mengingatkan ASN mengamalkan Core Values Ber-AKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
Melalui DOR 2026, Disdik Malang mengirim pesan tegas: sekolah harus bersih, profesional, bebas penyimpangan.

