Banner Iklan
Berita Daerah

DOR 2026 KROMENGAN: DISPENDIK MALANG INGATKAN 3 LANDASAN HUKUM INTEGRITAS ASN, KEPSEK DIMINTA JAUHI PUNGUTAN*

75
×

DOR 2026 KROMENGAN: DISPENDIK MALANG INGATKAN 3 LANDASAN HUKUM INTEGRITAS ASN, KEPSEK DIMINTA JAUHI PUNGUTAN*

Sebarkan artikel ini

*DOR 2026 KROMENGAN: DISPENDIK MALANG INGATKAN 3 LANDASAN HUKUM INTEGRITAS ASN, KEPSEK DIMINTA JAUHI PUNGUTAN*

*MALANG, Suara keadilanews.id* – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kembali menggelar Dispendik On The Road (DOR) 2026. Kegiatan berlangsung di SMP Negeri 1 Kromengan, Selasa (2/6/2026). Pengawas, penilik, kepala sekolah, dan bendahara BOSP SD-SMP se-Kecamatan Kromengan dan Wonosari hadir untuk penguatan integritas dan tata kelola.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dispendik Kabupaten Malang Gusni Ariansyah, S.E., M.M., menekankan integritas ASN sudah memiliki landasan hukum jelas. Tiga aturan utama dipaparkan sebagai pedoman insan pendidikan.

*DOR 2026 Fokus Integritas + 3 Landasan Hukum ASN*
Dispendik On The Road 2026 di SMPN 1 Kromengan mengangkat tema penguatan integritas, disiplin ASN, pencegahan korupsi, dan tata kelola BOSP. Materi disampaikan Gusni Ariansyah mewakili Sekretaris Dinas, bersama narasumber Inspektorat Kabupaten Malang.

Gusni menegaskan integritas adalah keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini menjadi benteng utama mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini menjadi benteng utama dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

*Selasa 2/6/2026, SMP Negeri 1 Kromengan*
Kegiatan DOR 2026 berlangsung Selasa, 2 Juni 2026 di SMP Negeri 1 Kromengan. Lokasi menjangkau satuan pendidikan wilayah selatan Kabupaten Malang. Peserta dari Kecamatan Kromengan dan Wonosari.

*Gusni Ariansyah + Inspektorat + Kepsek + Bendahara BOSP*
Peserta meliputi pengawas, penilik, kepala sekolah, dan bendahara BOSP jenjang SD dan SMP Negeri. Narasumber utama Gusni Ariansyah, S.E., M.M., Kabag Umum dan Kepegawaian Dispendik. Perwakilan Inspektorat Kabupaten Malang memaparkan pengawasan dan pencegahan penyimpangan.

*Pendidikan Bentuk Generasi Berintegritas + Landasan Hukum Jelas*
Gusni mengingatkan dunia pendidikan berperan strategis membentuk generasi berintegritas. Karena itu insan pendidikan harus jadi teladan kejujuran, kepatuhan aturan, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Ia juga menekankan integritas ASN telah memiliki landasan hukum jelas:
1. *PP Nomor 94 Tahun 2021* tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. *PP Nomor 49 Tahun 2018* tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
3. *PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990* tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

“Integritas ASN telah memiliki landasan hukum yang jelas, mulai dari PP 94/2021, PP 49/2018, hingga aturan kehidupan pribadi ASN melalui PP 10/1983 juncto PP 45/1990,” tegas Gusni.

Ia menyoroti tantangan menggerus integritas: gratifikasi, konflik kepentingan, budaya “asal pimpinan senang”, hoaks medsos, hingga netralitas ASN dalam politik.

*PP 94/2021 Jadi Acuan Disiplin + Larangan Pungutan BOSP*
Peserta mendapat pemahaman disiplin ASN berdasarkan PP 94/2021 dan ketentuan PPPK PP 49/2018. Gusni menjelaskan setiap pelanggaran disiplin ditangani sesuai prosedur. Atasan langsung wajib pembinaan, pemanggilan resmi, hingga pelaporan.

Dispendik mengingatkan kepatuhan pengelolaan dana pendidikan. Larangan pungutan di luar ketentuan BOSP, pengelolaan aset negara, dan larangan pengangkatan tenaga non-ASN tidak sesuai regulasi jadi penekanan keras.

Kepala sekolah diminta berpedoman pada peraturan agar terhindar temuan pemeriksaan maupun persoalan hukum. Penguatan literasi, etika, dan pemahaman regulasi ditegaskan agar ASN tugas secara profesional dan akuntabel.

Melalui DOR 2026 Kromengan, Dispendik Kabupaten Malang berharap pemangku kepentingan pendidikan memperkuat komitmen integritas, disiplin, dan pelayanan publik berkualitas. Satuan pendidikan menjadi ruang akademik sekaligus pembentukan karakter dan budaya antikorupsi. (Heri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *